Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Foto Gibran Baca Tulisan dari "Teleprompter" di Panggung, KPU: Itu Bukan Debat

Kompas.com - 24/12/2023, 08:04 WIB
Irfan Kamil,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan, sebuah foto yang memperlihatkan ada teleprompter di hadapan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bukan diambil ketika debat cawapres yang digelar KPU pada Jumat (22/12/2023).

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menanggapi unggahan pakar telematika Roy Suryo dalam Akun X @KRMTRoySuryo1. Dalam foto terlihat Gibran tengah berbicara di depan panggung dengan membaca tulisan dari teleprompter.

"Kalau dicermati, ini bukan debat KPU. Desain panggung debat tidak begitu," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Tips dari Gibran untuk Pemda Lain bila Ingin Proyeknya Didanai APBN

Hasyim menduga, foto yang diunggah oleh Roy Suryo diambil saat acara internal cawapres nomor urut 2.

Ia memastikan, panggung debat cawapres yang digelar KPU tidak menyediakan layar untuk cawapres menyontek.

"Ini kayaknya acara internal mereka, kalau contekan segede gitu pasti calon lain komplain," kata Hasyim.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Debat Cawapres Pembuktian Kemampuan Gibran Terkait Isu Nasional

Dalam akun X-nya, Roy Suryo mengunggah dua foto yang memperlihatkan Gibran Rakabuming Raka tengah berada di sebuah panggung.

Satu foto lainnya memperlihatkan ada teleprompter di hadapan putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu.

"Ini TEKNOLOGI yg digunakan utk "MEMANDU" (baca: MENCONTEK) agar Narasi yg disampaikan URUT/Tidak Acak/Ngawur, namanya PROMPTER / Teleprompter, bisa berupa TV didepan Stage begini / didepan Kamera Ada juga yg berupa EARPHONE (unt mem-FEEDING pesan) bisa dipakai saat debat, AMBYAR " demikian ungggahan yang ditulis Roy Suryo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com