Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momen Langka Cak Imin, Gus Yahya, dan Kyai Said Agil Duduk Sebangku di Yogyakarta

Kompas.com - 24/12/2023, 05:01 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Momen langka terlihat dalam acara Haul K.H. Muhammad Munawwir Bin Abdullah Rosyad ke 85 di Ponpes Almunawir, Krapyak Yogyakarta, Sabtu (23/12/2023).

Pantauan Kompas.com di lokasi, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kyai Said Agil Siradj duduk bersama calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.

Tak hanya itu, terlihat juga Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Mereka bertiga terlihat duduk satu deret bangku di bagian depan susunan bangku acara.

Baca juga: Cak Imin Optimis Menang di Demak, Pepet Suara Ganjar di Jawa Tengah

Cak Imin terlihat menggunakan baju koko berwarna putih dengan kopiah hitam dan sarung berwarna hijau terang.

Sedangkan Kyai Said Agil Siradj menggunakan pakaian batik berwarna hijau tua dan juga sarung berwarna hijau dan kopiah hitam.

 

Sedangkan Gus Yahya menggunakan baju koko putih dengan celana bahan hitam dan kopiah hitam.

Baca juga: Melihat Besaran Dana Desa yang Dijanjkan Cak Imin Naik jadi Rp 5 Miliar

Diketahui kegiatan Haul ini termasuk dalam jadwal kampanye Pilpres hari ke-26 Cak Imin di Jawa Tengah.

Cak Imin memulai kampanyenya di Kudus, kemudian melanjutkan dalam acara kampanye majelis taklim di Demak.

Ia juga menyempatkan diri bertemu ke beberapa tokoh agama di Jawa Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com