Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Golkar soal Dasi Kuning Jokowi, Sekjen PDI-P: Partai Besar tapi Tak Bisa Capreskan Kader

Kompas.com - 23/12/2023, 13:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanti menyindir Partai Golkar sebagai partai politik besar yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sindiran ini disampaikan Hasto merespons dasi kuning yang dikenakan Presiden Joko Widodo dan pernyataan Jokowi yang mengaku nyaman atas hubungannya dengan Partai Golkar.

"Soal (Jokowi mengaku nyaman) pakai dasi kuning, kita lihat partai Golkar ini kan partai besar. Tapi oleh proses politik akhirnya tak bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari Partai Golkar," kata Hasto, Sabtu (23/12/2023), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Soal Jokowi Pakai Dasi Kuning, Sekjen PDI-P: Nyaman Kan Urusan Hati

Menurut Hasto, gestur Jokowi mengenakan dasi warna kuning hanyalah bentuk hadiah bagi partai berlambang pohon beringin itu karena sudah mengusung putra sulungnya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden.

"Iya (hanya hadiah) karena sudah tidak mencalonkan dari kadernya sendiri," ujar Hasto.

Baca juga: Jokowi, Dasi Kuning Golkar, Kemeja Putih Gerindra, dan Jas Biru Demokrat-PAN

Sekretaris Tim Pemenang Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini pun mengeklaim bahwa situasi yang terjadi di Golkar tidak dialami oleh PDI-P karena PDI-P mampu melakukan kaderisasi dan menghasilkan calon pemimpin dari rakyat.

"Yang terjadi pada Golkar beda dengan PDI-P yang melakukan satu kaderisasi, sehingga hadiah yang diberikan oleh PDI-P adalah hadiah dari rakyat, dukungan pergerakan rakyat. Karena Pak Ganjar dan Mahfud dari kalangan rakyat bisa. Bukan dari kalangan elite," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku nyaman dengan hubungannya dengan Partai Golkar.

Baca juga: Hasto PDI-P Kaitkan Dasi Kuning Jokowi dengan Turunnya Elektoral Golkar

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan terkait dasi warna kuning yang ia kenakan saat berangkat kunjungan kerja ke Jepang pada pekan lalu.

Pernyataan Jokowi itu disambut positif oleh pihak Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pun tidak menampik bahwa ada sinyal bahwa Jokowi hendak bergabung ke Partai Golkar.

"Setahu saya belum ada pembicaraan resmi, namun sinyal-sinyal untuk itu terasa di kami, kita tunggu saja," kata Nurul kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com