Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar Bandingkan Reaksi Prabowo saat Ditanya soal HAM, 2014 Kaget, 2024 Jengkel

Kompas.com - 22/12/2023, 10:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto membandingkan reaksi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika ditanya soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada debat Pilpres 2024 dengan debat sebelumnya.

Diketahui, Prabowo telah berkontestasi sebagai capres di Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan kini di Pilpres 2024 maju kembali.

Pada debat Pilpres 2014 silam, Prabowo sudah pernah ditanya soal isu pelanggaran oleh lawannya kala itu, yakni Jusuf Kalla (JK) yang berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Bawaslu Telusuri Video Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo Bersama Petinggi Gerindra

Menurut Andi, Prabowo saat itu kaget ketika ditanya JK seperti itu.

Hal tersebut Andi sampaikan dalam program Gaspol! Kompas.com, seperti ditayangkan  di YouTube pada Jumat (22/12/2023).

"Ya seingat saya waktu 2014 yang bertanya tentang pelanggaran HAM ke Pak Prabowo itu Pak Jusuf Kalla. Jadi kemudian ya menunjukkan kekagetan Pak Prabowo bahwa pertanyaan itu langsung ditanyakan di panggung debat," ujar Andi.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YUANTARA FOTO/Galih Pradipta Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU
Lalu, di Pilpres 2024, Andi yang menjadi salah satu sosok di balik materi debat Ganjar melihat Prabowo jengkel ketika ditanya soal pelanggaran HAM.

Dia menyebut Prabowo mempermasalahkan kenapa isu tersebut terus-menerus diangkat secara berulang setiap 5 tahun sekali.

"Isunya menjadi isu berulang karena memang belum tuntas. Pak Jokowi selama pemerintahannya sudah melakukan terobosan-terobosan ya, terutama ada PP HAM sudah ada keputusan di DPR misalnya untuk 4 kasus harus gimana proses penyelesaiannya," tuturnya.

Andi menjelaskan, dalam debat capres pekan lalu, Ganjar ingin memastikan komitmen Prabowo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Prabowo: Tiap 5 Tahun, kalau Polling Saya Naik, Ditanya Lagi soal Pelanggaran HAM

Ganjar, kata dia, sudah jelas akan menuntaskan semua pelanggaran HAM yang belum selesai.

Namun, kubu Ganjar tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan ketika Ganjar bertanya soal isu pelanggaran HAM kepada Prabowo.

"Pak Prabowo nya mengatakan itu tendensius karena seolah tentang dirinya. Enggak, ini bukan tentang Pak Prabowo. Misalnya ada pelanggaran HAM yang harus diselesaikan, ada petrus (penembak misterius) misalnya, enggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo," jelas Andi.

"Ada pelanggaran HAM di Papua yang baru Wasior atau Paniai, enggak ada kaitannya sama Pak Prabowo. Ada yang pelanggaran HAM terkait dengan Pak Prabowo. Tapi dari 12 itu sebagian besar tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, dan Mas Ganjar ingin ada kepastian itu akan dituntaskan atau tidak kalau seandainya Pak Prabowo yang menjabat," imbuhnya.

Baca juga: Alam Roasting Ganjar soal Baju yang Selalu Beda dengan Mahfud: Kayak Enggak Telponan

 

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius.

Halaman:


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com