Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar Bandingkan Reaksi Prabowo saat Ditanya soal HAM, 2014 Kaget, 2024 Jengkel

Kompas.com - 22/12/2023, 10:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto membandingkan reaksi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika ditanya soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada debat Pilpres 2024 dengan debat sebelumnya.

Diketahui, Prabowo telah berkontestasi sebagai capres di Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan kini di Pilpres 2024 maju kembali.

Pada debat Pilpres 2014 silam, Prabowo sudah pernah ditanya soal isu pelanggaran oleh lawannya kala itu, yakni Jusuf Kalla (JK) yang berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Bawaslu Telusuri Video Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo Bersama Petinggi Gerindra

Menurut Andi, Prabowo saat itu kaget ketika ditanya JK seperti itu.

Hal tersebut Andi sampaikan dalam program Gaspol! Kompas.com, seperti ditayangkan  di YouTube pada Jumat (22/12/2023).

"Ya seingat saya waktu 2014 yang bertanya tentang pelanggaran HAM ke Pak Prabowo itu Pak Jusuf Kalla. Jadi kemudian ya menunjukkan kekagetan Pak Prabowo bahwa pertanyaan itu langsung ditanyakan di panggung debat," ujar Andi.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YUANTARA FOTO/Galih Pradipta Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU
Lalu, di Pilpres 2024, Andi yang menjadi salah satu sosok di balik materi debat Ganjar melihat Prabowo jengkel ketika ditanya soal pelanggaran HAM.

Dia menyebut Prabowo mempermasalahkan kenapa isu tersebut terus-menerus diangkat secara berulang setiap 5 tahun sekali.

"Isunya menjadi isu berulang karena memang belum tuntas. Pak Jokowi selama pemerintahannya sudah melakukan terobosan-terobosan ya, terutama ada PP HAM sudah ada keputusan di DPR misalnya untuk 4 kasus harus gimana proses penyelesaiannya," tuturnya.

Andi menjelaskan, dalam debat capres pekan lalu, Ganjar ingin memastikan komitmen Prabowo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Prabowo: Tiap 5 Tahun, kalau Polling Saya Naik, Ditanya Lagi soal Pelanggaran HAM

Ganjar, kata dia, sudah jelas akan menuntaskan semua pelanggaran HAM yang belum selesai.

Namun, kubu Ganjar tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan ketika Ganjar bertanya soal isu pelanggaran HAM kepada Prabowo.

"Pak Prabowo nya mengatakan itu tendensius karena seolah tentang dirinya. Enggak, ini bukan tentang Pak Prabowo. Misalnya ada pelanggaran HAM yang harus diselesaikan, ada petrus (penembak misterius) misalnya, enggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo," jelas Andi.

"Ada pelanggaran HAM di Papua yang baru Wasior atau Paniai, enggak ada kaitannya sama Pak Prabowo. Ada yang pelanggaran HAM terkait dengan Pak Prabowo. Tapi dari 12 itu sebagian besar tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, dan Mas Ganjar ingin ada kepastian itu akan dituntaskan atau tidak kalau seandainya Pak Prabowo yang menjabat," imbuhnya.

Baca juga: Alam Roasting Ganjar soal Baju yang Selalu Beda dengan Mahfud: Kayak Enggak Telponan

 

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com