Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Dasi Kuning "Golkar", Kemeja Putih "Gerindra", dan Jas Biru "Demokrat-PAN"

Kompas.com - 20/12/2023, 11:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang menarik dari pakaian yang dikenakan Presiden Joko Widodo saat hendak melawat ke Tokyo, Jepang, Sabtu (16/12/2023) kemarin. 

Tak biasanya Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning. Dasi kuning itu tampak mencolok dipadankan dengan kemeja warna putih dan setelan jas berwarna biru tua.

Perihal dasi kuning tersebut sempat ditanyakan oleh awak media yang meliput keberangkatan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Pak, memakai dasi kuning maknanya apa? Tumben, Pak, pakai dasi kuning," tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi yang sedianya sudah mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Dia pun tersenyum dan memberikan jawaban.

"Masa enggak tahu (artinya)?" ujar Jokowi.

Baca juga: Golkar Rasakan Sinyal Jokowi Hendak Bergabung

Usai sesi tanya jawab dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan penjelasan mengenai alasan Jokowi memakai dasi warna kuning. Kepada Pratikno, Kepala Negara bercerita bahwa ia sempat mengalami kesulitan saat mencari dasi.

"Oh, tadi beliau cerita kesulitan cari dasi. Yang ada saja dipakai," ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma.

Nyaman

Ihwal dasi kuning ini kembali disinggung awak media sekembalinya Jokowi ke Tanah Air. Kepada Jokowi, wartawan bertanya, apakah dasi kuning yang ia kenakan beberapa hari lalu menandakan rasa nyaman dengan Partai Golkar, partai yang identik dengan warna kuning.

“Kalau soal nyaman itu bagaimana, Pak? Nyaman enggak, Pak?" tanya wartawan ke Jokowi usai Presiden meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Selasa (19/12/2023).

“Nyaman," jawab Jokowi yang langsung disambung tawanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin tak memungkiri bahwa partainya merasakan ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Namun, Nurul menegaskan bahwa belum ada pembicaraan formal terkait hal itu. Golkar pun menunggu dinamika politik yang berjalan.

“Setahu saya belum ada pembicaraan resmi, namun sinyal-sinyal untuk itu terasa di kami, kita tunggu saja," ujar Nurul kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Jokowi Mengaku Nyaman, Golkar: Kami Terbuka Buat Siapa Pun

Nurul mengatakan, Partai Golkar sangat terbuka untuk siapa pun yang hendak bergabung, termasuk Jokowi yang kini masih berstatus kader PDI Perjuangan.

Menurut dia, simbiosis mutualisme antara Golkar dan Jokowi sudah terjadi sejak lama. Sebab, Golkar selalu menyukseskan program pemerintahan Jokowi.

"Golkar terbuka buat siapa pun, apalagi Pak Jokowi. Ketum Golkar selalu menyukseskan program Pak Jokowi, mulai dari penanganan Covid, ekonomi stabil, dan stabilitas pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara)," kata Nurul.

Warna-warni

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat, pakaian yang dikenakan Jokowi saat hendak bertolak ke Jepang kemarin bukan hanya merepresentasikan identitas Partai Golkar. Tapi, lebih jauh lagi, menunjukkan citra partai politik pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebabnya, selain memakai dasi kuning, Jokowi juga memakai kemeja warna putih, lalu setelan jas berwarna biru.

“Semua merepresentasikan warna partai-partai politik parlemen pendukung Prabowo-Gibran. Warna kuning jelas merepresentasikan Golkar, warna setelan jas biru mewakili Partai Demokrat dan PAN. Sedangkan kemeja putih merepresentasikan Partai Gerindra,” kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

“Jadi, pakaian yang presiden kenakan saat itu merupakan campuran komposisi warna Koalisi Indonesia Maju,” tuturnya.

Umam pun menilai, terbuka peluang bagi Jokowi merapat ke Partai Golkar. Apalagi, baru-baru ini Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar, pun partai beringin terbuka untuk Kepala Negara.

“Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar,” ujarnya.

Umam mengatakan, pascahubungan Presiden dengan PDI-P renggang, Jokowi dan keluarga memang tampak hangat dengan Golkar.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal “dikuningkan”. Isu ini berembus kencang ketika Gibran diumumkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Namun, Umam berpandangan, Jokowi dan keluarga tak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Manuver Jokowi bergantung dari dinamika politik ke depan.

“Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDI-P,” ujarnya.

Umam menduga, Jokowi akan cenderung “bermain aman”. Meski kini renggang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDI-P.

Baca juga: Jokowi Dinilai Berpeluang Merapat ke Golkar, Tak Ada Hambatan Politik

Peluang rujuk antara Jokowi dan PDI-P pun dinilai masih terbuka, bergantung pada hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kemarahan di internal PDI-P bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil pilpres nanti, terutama jika pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang PDI-P usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya,” kata Umam.

“Di situlah ruang negosiasi PDI-P dengan lingkaran Jokowi akan terjadi,” tuturnya.

Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDI-P ke depan menemui jalan buntu, menurut Umam, terbuka peluang buat Jokowi berpindah haluan. Selain Golkar, PAN juga terang-terangan merayu Jokowi untuk bergabung.

Dari berbagai opsi, menurut Umam, Golkar dan Gerindra paling mungkin menjadi tempat Jokowi berlabuh. Ini mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin Prabowo.

“Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang,” kata Umam.

“Sedangkan Gibran bisa diarahkan ke Golkar, supaya sebaran kekuatan politiknya lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu titik kekuatan politik yang sama,” lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com