Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Klaim Jokowi Masuk Keluarga PAN, Ganjar: Enggak Apa-apa

Kompas.com - 19/12/2023, 19:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak mempersoalkan klaim Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari keluarga partai itu.

"Enggak apa-apa," kata Ganjar sembari tersenyum lebar, ditemui usai menghadiri acara dialog capres yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Ganjar enggan berbicara lebih banyak mengenai klaim Zulhas. Ia justru berbicara mengenai sejumlah persoalan, alih-alih memberikan keterangan lebih jauh.

Baca juga: Enggan Kampanye dengan Berjoget, Ganjar: Anda Enggak Suka, Enggak Apa-apa

Sebelumnya diberitakan, Zulhas enggan menjawab saat ditanya apakah Jokowi sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PAN. 

Pertanyaan itu disampaikan awak media karena beberapa waktu lalu sempat dikabarkan bahwa Jokowi merapat ke PAN.

"Kok nanya KTA, sudah keluarga kok nanya KTA," jelasnya menjawab pertanyaan awak media di Pasar Bulu Semarang, Selasa.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres, Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Tim Ekonomi Disiapkan, Bukan Berarti Tak Siap

Dia menjelaskan, Jokowi merupakan sosok yang sejalan dengan visi dan misi PAN. Menurutnya, Jokowi mempunyai pemikiran yang maju.

"Ya Pak Jokowi itu PAN banget lho, Pak Jokowi itu kan berkemajuan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com