Mitigasi Dampak Politik "Ndasmu Etik"

Langkah mitigasi

Menyikapi realitas yang ada, dalam konteks mitigasi dampak komunikasi, terutama terkait imbas negatif dari ucapan "ndasmu etik" oleh Prabowo, maka ada sejumlah hal yang semestinya perlu diupayakan.

Pertama, karena sudah menjadi konsumsi publik luas, sudah semestinya ada permintaan maaf secara terbuka. Seperti saat Prabowo dan timnya meminta maaf ketika salah ‘mengadvokasi’ kasus Ratna Sarumpaet pada Pilpres 2019 lalu.

Hal ini akan diterima atau dimaknai publik sebagai kebesaran hati dan jiwa untuk mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas setiap dampak dari tindakan komunikasi yang dilakukan.

Mencari pembenaran di tengah masyarakat yang sudah kadung termakan oleh dampak viralnya konten video “ndasmu etik” dapat memperburuk persepsi dan situasi. Karena hanya ksatria yang mengaku salah.

Kedua, klarifikasi atau penjelasan lanjutan. Sekalipun ada upaya klarifikasi oleh Prabowo dan juga tim kampanyenya, tapi bila dilihat sejauh ini masih sebatas tanggapan ‘doorstop’ merespons pertanyaan wartawan.

Belum terlihat itu dilakukan secara ‘official’ dalam satu forum konferensi pers yang terencana dan melibatkan berbagai media, serta kanal atau platform digital. Momentum untuk menegaskan kembali bahwa tak ada maksud sedikitpun merendahkan persoalan etik.

Ketiga, memadatkan atau membanjiri media sosial dengan konten penyampaian maaf dan klarifikasi. Antara lain bekerja sama dengan para pendukung fanatik yang punya pengaruh di media sosial, termasuk dengan memanfaatkan influencer berbayar.

Keempat, fokus pada isu visi-misi kandidat. Prabowo dan tim komunikasinya dapat mengembalikan fokus publik dengan sejumlah visi-misi yang diusung.

Dari sekian arsiran isu dalam dokumen visi-misi kandidat, maupun yang baru dirumuskan, bisa diambil atau dipilih mana saja isu ‘kuat’ yang mau ditekankan ke publik. Ini menjadi semacam ‘mengalihkan isu’.

Kelima, kehati-hatian dalam komunikasi. Prabowo serta timnya, termasuk pasangan calon lainnya, perlu lebih berhati-hati dalam komunikasi publik, terutama menghindar dari penggunaan diksi atau istilah yang dapat memicu kesalahpahaman.

Cukup sudah “ndasmu etik” dan “asam sulfat” sebagai kesalahan komunikasi. Kedepan tentu perlu lebih fokus dengan good communication, sehingga dapat menjadi elemen yang mempersuasi, bukan lahirkan kontroversi, apalagi hingga menggerus elektabilitas.