Ungkap Konflik di IKN, Jubir Timnas Anies-Muhaimin: Penelitian BRIN Temukan Ketegangan Sosial Muncul

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Surya Tjandra mengungkap soal konflik yang mulai terjadi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mantan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menyebut bahwa konflik pertama antara pendatang dan para transmigran di daerah IKN yang disebut sudah diungkapkan dari hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Penelitian BRIN menemukan ada ketegangan sosial sudah muncul di Kaltim (Kalimantan Timur) gara-gara IKN antara penduduk asli dengan pendatang, transmigran," ujar Surya Tjandra dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Konflik tersebut terjadi karena nilai harga tanah penduduk asli diberikan ganti rugi lebih murah ketimbang tanah milik pendatang.

Baca juga: Dualisme antara Melanjutkan atau Tidak Pembangunan IKN di Kubu Anies-Muhaimin

Ia mengungkapkan, pendatang yang memiliki sertifikat tanah diberikan ganti rugi lebih besar ketimbang penduduk asli yang belum mengurus surat-surat tanah mereka.

"Transmigran punya sertifikat, penduduk lokal yang asli enggak punya. Mungkin enggak ngurus, enggak merasa perlu 'kok tanah kami harganya kecil banget dibandingkan dengan pendatang'," kata Surya Tjandra.

"Ini sudah tegang, dan itu terasa, terus gimana nih? Kita tidak pernah diajak diskusi, enggak pernah dibuka. Laporan BRIN itu jelas tapi saya tidak pernah dengar ada pembahasan itu," ujarnya lagi.

Masalah lain adalah potensi gesekan geopolitik dengan negara tetangga, Malaysia.

Baca juga: TKN Pastikan Prabowo-Gibran Lanjutkan Pembangunan IKN

Sejak IKN mulai dibangun, Surya mengatakan, pemerintah Malaysia mulai menyiapkan pertahanan ekstra di perbatasan Kalimantan.

"Waktu rencana IKN saja, itu Malaysia di perbatasan sudah menyiapkan diri," katanya.

Surya Tjandra menyebut bahwa informasinya Malaysia kemungkinan besar terus menambah titik pertahanan karena adanya IKN.

"Ini juga harus kita hitung, artinya bisa punya efek ketegangan enggak secara bilateral," ujarnya.

Baca juga: Anies Anggukkan Kepala Usai Ditanya Ganjar soal Oposisi Proyek IKN