Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Mitigasi Dampak Politik "Ndasmu Etik"

Kompas.com - 20/12/2023, 09:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sementara dengan masifnya penggunaan dan penetrasi media sosial, kritik atau penilaian negatif, terutama dari pihak yang tidak setuju, dan saat ini terus mengemuka, dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan di tengah masyarakat.

Apalagi ucapan “ndasmu etik” sungguh bertolak belakang dengan kesan baru yang hendak dibangun, melalui gimmick ‘gemoy’ dan ‘santuy’. Terlihat inkonsistensi kepribadian. Sesuatu yang dapat memperkuat keraguan, hingga beringsutnya pemilih.

Pada titik ini kemudian, kesalahan konteks dan konten (diksi) komunikasi politik Prabowo menjadi sesuatu yang serius dan penting untuk didiskusikan.

Pertama, soal komunikasi. Calon pemimpin negara dalam masa kampanye sebaiknya memperhatikan gaya dan konten komunikasinya. Penting secara politik, karena bisa memengaruhi sentimen publik, ikut menaikan atau menurunkan elektabilitas.

Sehingga setiap ucapan atau pesan yang ingin disampaikan harus benar-benar terukur. Dipikirkan betul dampaknya sebelum disampaikan ke publik.

Karena dalam konteks komunikasi pesan, ketika satu pesan sudah dikirim, tidak dapat ditarik kembali, ini disebut "irreversible communication".

Hal ini bukan saja soal memitigasi dampak komunikasi politik, namun lebih dari itu, juga yang paling penting adalah agar ikhtiar atau upaya menyampaikan pesan, visi, nilai dan gagasan kepada pemilih menjadi efektif.

Komunikasi politik yang efektif dapat membantu membangun citra positif, untuk mendapatkan dukungan, dan memengaruhi persepsi publik terhadap satu calon, alih-alih adalah blunder.

Sehingga pada masa kampanye, semua produksi pesan dari para kandidat harus dipersiapkan dengan baik, disesuaikan dengan konsumen pesan (audience) termasuk pilihan media untuk distribusi pesan.

Inilah hal yang perlu diperhatikan oleh para kandidat, dan tim pemenangnya, dengan begitu pilihan diksi atau konten, berikut dampak dari komunikasi itu, sudah bisa diperhitungkan atau dikalkulasi sejak awal.

Kedua, mitigasi kesalahan komunikasi. Hal ini juga sangat penting, apalagi pada kasus Prabowo, seperti menjadi pengulangan atas kesalahan yang sama oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka lewat diksi ‘asam sulfat’ yang sebelumnya juga viral.

Dalam konteks ini, mitigasi kesalahan komunikasi sepertinya belum dilakukan. Mestinya di era majunya teknologi digital (perekaman), harus ada asumsi awal dari semua kontestan, bahwa tak ada lagi yang namanya pertemuan ‘tertutup’, bila masih ada peserta pertemuan yang membawa ponsel atau smartphone.

Karena bila ada pertemuan yang disebut atau dianggap tertutup, sementara ada peserta yang membawa smartphone, dan kemudian ‘live’ di media sosial, maka status ‘rapat tertutup’ itu sebenarnya telah gugur, karena pihak eksternal turut mengikuti.

Mitigasi kesalahan komunikasi, apalagi pada masa-masa krusial (kampanye) seperti sekarang penting, karena tindakan atau perkataan pasangan calon berdampak besar pada citra dan persepsi publik, apalagi sampai ‘digoreng’ lawan politik dan warganet.

Kesalahan komunikasi bisa merugikan capres dan cawapres, apalagi yang dapat memicu lahirnya kontroversi, sehingga memperburuk persepsi, atau memicu ketidakpercayaan di tengah pemilih.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com