Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Timnas Anies-Muhaimin Nilai Bukan Prabowo yang Jadikan Anies Gubernur, melainkan Rakyat

Kompas.com - 20/12/2023, 07:08 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Surya Tjandra menganggap bukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pandangannya, Anies memimpin Jakarta karena masyarakat yang memilihnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

“Yang jelas yang membuat Anies jadi gubernur itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi rakyat Jakarta. Kan nyoblos langsung,” ujar Surya di program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Selasa (19/12/2023) malam.

Hal itu disampaikan Surya untuk menjawab salah satu alasan Anies mengkritisi Prabowo dalam debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 12 Desember 2023.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Minta Panelis Debat Pilpres Jangan Jadi Tukang Undi

Sebab, Prabowo sempat menyatakan bahwa Anies tidak akan menjadi Gubernur DKI Jakarta jika bukan karena demokrasi.

Capres nomor urut 2 itu juga menyinggung perannya mengusung Anies dalam pilkada tersebut.

Surya mengatakan, Anies awalnya nampak sungkan untuk beradu argumen dengan Prabowo.

Namun, hal itu tak nampak karena Anies meyakini perubahan merupakan kebutuhan Indonesia saat ini.

“Tapi, pada level sekarang ini sudah perjuangan ya, karena dia percaya yang dia omong itu,” kata Surya.

“Ada keterpurukan hukum, kita menghadapi situasi darurat korupsi, ada ketimpangan yang meningkat, itu semua dia serap dan ini menjadikan instingnya keluar sebagai yang aslinya,” ujarnya lagi.

Baca juga: CEK FAKTA: Anies Sebut Tren Deindustrialisasi di Sektor Manufaktur

Diketahui, Anies Baswedan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hubungan Anies dan Prabowo menjadi sorotan lagi setelah debat perdana capres.

Anies juga mengakui sempat terikat janji politik dengan Prabowo untuk tak mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pilpres) usai jadi Gubernur DKI Jakarta.

Namun, dalam berbagai kesempatan, Anies menekankan bahwa perjanjian itu berlaku untuk Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo menjadi capres dan berhadapan dengan Jokowi.

Baca juga: Genderang Perang Perebutan Suara di Jabar, Anies-Prabowo Bidik Target Tinggi, Ganjar Realistis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com