Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Arief Sebut Debat Cawapres Tak Penting, Cak Imin: Urusan Negara Tak Mungkin Diselesaikan Sendiri

Kompas.com - 20/12/2023, 06:11 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menganggap debat cawapres penting dilakukan.

Pasalnya, pemerintahan tidak mungkin hanya dijalankan oleh seorang presiden.

“Ya dwi tunggal. Pokoknya urusan negara yang begitu berat, luas, dan kompleks enggak mungkin diselesaikan sendiri, tapi berdua,” ujar Muhaimin di Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menganggap debat cawapres tak penting dilaksanakan.

Alasannya, cawapres dinilai tidak memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan. Oleh karenanya, cawapres harusnya menyampaikan visi-misi capresnya dan debat tidak diselenggarakan terpisah.

Baca juga: Cak Imin Mengaku Deg-degan Hadapi Debat Cawapres

Di sisi lain, Muhaimin Iskandar menekankan siap mundur dari jabatannya jika dianggap tak bekerja dengan baik.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini merasa tak ada gunanya memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 jika tak memegang amanah masyarakat dengan baik.

“Saya bertekat dengan Mas Anies kalau kepilih akan kerja all out dan kalau enggak berguna siap mundur,” kata Cak Imin.

Dalam pandangannya, seseorang harus siap dengan konsekuensi apa pun jika maju sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat.

“Enggak ada gunanya kita punya amanah kalau tidak total di dalam pengabdian dan memberi solusi,” ujar Cak Imin.

Baca juga: Djarot PDI-P Sebut Gibran Punya Pengalaman Debat, Mahfud dan Cak Imin Tidak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com