Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KTP Sakti, Ganjar Pranowo: Saya Dipaksa untuk Berjanji

Kompas.com - 19/12/2023, 16:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menyampaikan janji-janji politik untuk Pilpres 2024.

Ia pun mengungkap salah satu janji politiknya adalah program unggulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisasi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janji lah kita cerita," kata Ganjar dalam dialog calon presiden yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Meski begitu, Ganjar tak membeberkan siapa pihak yang memintanya untuk berjanji itu.

Baca juga: Kunjungi Pabrik Rokok di Bantul, Ganjar Terima Pesan dari Buruh Disabilitas

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, program ini merupakan integrasi dari beragam kartu-kartu pro rakyat era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program ini, jelas Ganjar, mengedepankan kebijakan satu data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIK, kita bisa melakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita," imbuh dia.

Lanjut Ganjar, melalui program KTP Sakti, para petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk murah juga bisa teratasi.

Intinya, sebut Ganjar, para petani itu akan dilakukan pemetaan dan diperiksa apakah berhak menerima bantuan KTP Sakti.

Baca juga: Atikoh Ganjar Soroti Pedihnya Perempuan Jadi TKI Tinggalkan Anak, Singgung Sulitnya Lapangan Kerja

"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling. AI (artificial intelligence) bisa kita masukan kok ke situ untuk menghitung (data kependudukan)," pungkas politikus PDI-P ini.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir Ganjar menggembar-gemborkan salah satu programnya bersama pasangannya, cawapres Mahfud MD, yaitu KTP Sakti.

Program ini pertama kali diungkapkan oleh Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat konsolidasi partai di Banten.

"Ini dikatakan sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia," kata Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).

"Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com