Soal Transaksi Janggal Dana Kampanye, TKN Prabowo-Gibran: Periksa Saja, Kami Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Budiman mengatakan bahwa TKN terbuka terkait hal itu, seperti yang sudah disampaikan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

“Saya kira kami terbuka, silakan periksa saja, tidak ada masalah,” ujar Budiman saat ditemui di Kantor Relawan Prabu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Eks Kepala PPATK Ungkap Modus Janggal Jelang Pemilu, seperti Memecah-mecah Transaksi

Budiman mengatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran transparan dalam hal itu.

“Kami terbuka, monggo, transparan,” kata Budiman.

Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut sumber dana transaksi mencurigakan yang mengalir buat keperluan kampanye Pemilu 2024 diduga berasal dari pertambangan ilegal. Bahkan, menurut dia, jumlah aliran dana dalam transaksi itu mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu. Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye.

Hal yang jelas, PPATK sudah melaporkan transaksi mencurigakan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan kepada awak media di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

“Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” ujar dia.

Baca juga: Penegak Hukum dan Bawaslu Didorong Gesit Usut Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye

Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Ivan mengatakan, seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan buat keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar.

Menurut dia, aktivitas transaksi diduga buat pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain.