Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Prabowo-Gibran Bela Anies soal Fenomena Orang Dalam

Kompas.com - 15/12/2023, 19:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani membela calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang diserang Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenai fenomena orang dalam.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, Anies memasukkan orang-orang dekat dan tim suksesnya untuk mendapat jabatan ketika berhasil menang jadi Gubernur DKI Jakarta.

Adapun fenomena mengenai praktik orang dalam ini diungkit oleh Anies dalam debat capres pada Selasa (12/12/2023) lalu.

"Yang dimasukkan oleh Pak Anies ketika gubernur adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia, waktu dia jadi, tim suksesnya. Tapi itu biasa itu," ujar Muzani saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Gibran Debat Cawapres Pekan Depan, TKN: Prabowo Percaya 100 Persen

Menurut Muzani, fenomena orang dalam selalu terjadi dalam setiap kekuatan manapun.

Namun, Muzani membantah bahwa TKN Prabowo-Gibran menormalisasi fenomena orang dalam.

"Asal orang itu memenuhi standar profesional, standar administrasi, ya enggak apa-apa. Memenuhi standar administrasi, standar publik, memenuhi syarat-syarat publik. Jika layak kan dan segala macam. Itu bisa dalam," katanya.

"Yang penting standarnya sama, apa yang diharapkan publik dengan apa yang diharapkan," ujar Muzani melanjutkan.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Anak Muda Selama Ini Dipandang sebagai Elektoral, Kini Dilibatkan di Pilpres 2024

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung fenomena orang dalam yang semakin menjadi-jadi di Indonesia.

Anies mengatakan, di setiap aspek kini butuh orang dalam alias ordal agar seorang bisa diterima bekerja.

"Fenomena Ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada oradalnya, mau jadi guru ordal, mau masuk sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordal, ada ordal dimana-mana yang membuat meritokrasi enggak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies dalam debat capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Anies mengatakan, fenomena orang dalam itu tidak hanya di masyarakat tapi juga terjadi di proses yang paling puncak kekuasaan.

Karena terjadi pada puncak kekuasaan, menurutnya, wajar rakyat kebanyakan akan menganggap fenomena tersebut lumrah.

"Beberapa waktu lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya mengatakan 'Pak di tempat kami pengangkatan guru-guru didasarkan ordal, kalau tidak ada ordal, enggak bisa jadi guru enggak bisa diangkat'. Lalu apa jawabannya 'atasan saya bilang wong yang di Jakarta saja pakai ordal kenapa kita yang di bawah enggak boleh pakai ordal'," ujar Anies.

"Negeri ini rusak apabila tatanan itu tidak hilang," katanya menegaskan.

Baca juga: Anies Singgung Fenomena Orang Dalam di Debat Capres, TPN: Hanya Pintar Tunjuk Hidung Orang Lain

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com