Bambang Tanoesoedibjo Diduga Kerjasama dengan PT BGR untuk Dapat Jatah Distribusi Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga perusahaan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, PT Dosni Roha Logistik (DRL) bekerja sama dengan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR).

PT BGR merupakan perusahaan yang memenangkan proyek distribusi beras bantuan sosial (Bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, distribusi itu diduga dikorupsi hingga menimbulkan kerugian negara Rp 127,5 miliar.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya kerjasama antara perusahaan saksi dengan PT BGR untuk mendapatkan jatah distribusi Bansos,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Bambang Tanosoedibjo Bungkam Usai Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Penyaluran Beras Bansos

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan berapa paket pengiriman bansos beras yang diterima perusahaan kakak Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo ini.

Dalam perkara ini, KPK baru menemukan perbuatan korupsi di tahap penyaluran beras bansos, bukan pengadaan beras.

KPK menduga PT BGR yang diketahui sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mensubkontrakan penyaluran beras ke sejumlah perusahaan lain.

PT BGR bahkan menggunakan konsultan penyaluran bansos, PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) yang ternyata tidak melakukan apapun namun mendapat fee Rp 151 miliar.

Baca juga: Bambang Tanoesoedibjo Tak Penuhi Panggilan KPK

"Perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kami duga seharusnya tidak berhak atas pembayaran uang sejumlah Rp 151 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Adapun nilai kontrak penyaluran beras bansos yang dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 yang diteken Kemensos mencapai Rp 326 miliar. Namun, tidak seluruhnya digunakan untuk mendistribusikan beras bansos.

“Sebesar Rp 326 miliar tadi, ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk biaya penyaluran," kata Alex.

Adapun, Bambang memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPk hari ini. Ia tak bergeming ketika ditanya apakah perusahaannya mendapatkan proyek penyaluran beras bansos.

“Dari kami tidak ada pernyataan pers untuk informasi selanjutnya bisa ditanya kepada penyidik ya,” ujar salah satu orang yang mengawal Bambang di KPK, Kamis.