Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Anies dan Ganjar soal Rasa Keadilan Peristiwa Kanjuruhan dan Km 50

Kompas.com - 12/12/2023, 23:14 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Kamil,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo sempat saling bertanya soal topik peristiwa Kanjuruhan dan penembakan Km 50 Tol Cikampek.

Pertanyaan itu diutarakan oleh Anies dalam sesi saling bertanya kepada Ganjar, dalam debat capres-cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies bertanya kepada Ganjar tentang sikapnya terkait peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menewaskan 135 orang.

Dia juga bertanya soal sikap Ganjar tentang penuntasan peristiwa penembakan Km 50 di Tol Cikampek yang menewaskan 5 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini dibubarkan oleh pemerintah karena dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Baca juga: Usai Debat Capres, Anies dan Ganjar Ladeni Pertanyaan Wartawan, Prabowo Langsung Pulang

Menurut Anies, proses hukum pada kedua kasus itu sudah dijalankan, tetapi belum menghadirkan rasa keadilan.

"Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan," kata Anies.

"Saya ingin bertanya posisi Pak Ganjar di 2 peristiwa ini," sambung Anies.

Ganjar kemudian menjawab kedua peristiwa itu memang masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Baca juga: Usai Debat Capres, Anies dan Ganjar Ladeni Pertanyaan Wartawan, Prabowo Langsung Pulang

"Kanjuruhan kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban. Kita bisa memberesken urusan mereka dari sisi keadilan, termasuk Km 50," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, jika kedua persoalan itu dituntaskan dengan menghadirkan rasa keadilan, maka hal itu membuat bangsa Indonesia akan naik tingkat.

"Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan. Jawaban saya bisa," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, pemerintahan mendatang harus berani menuntaskan persoalan masa lalu sehingga tidak berlarut-larut dan menyandera bangsa.

"Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti tegas," ucap Ganjar.

Baca juga: Ganjar: Saya Berdiri Bersama Korban untuk Keadilan

Ganjar justru menyarankan supaya kembali menghidupkan rencana membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

"Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan seperti itu tidak pernah dituntaskan. Harus dituntaskan," papar Ganjar.

Akan tetapi, Anies menilai jawaban Ganjar kurang menyeluruh karena menurut dia persoalan yang terjadi lebih kompleks.

Anies menawarkan 4 langkah buat menghadirkan keadilan terkait 2 peristiwa itu.

Pertama adalah memastikan proses hukum menghadirkan keadilan. Kedua mengungkap seluruh fakta.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

"Sehingga pengetahuan menjadi pengetahuan semua, termasuk closure keluarga," ujar Anies.

Langkah ketiga, kata Anies, korban harus diberi kompensasi.

Kemudian langkah terakhir menurut Anies adalah negara harus memberikan jaminan peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulang.

"Untuk 4 itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Kalau begitu 4 ini harus dilakukan maka yang pertama dilakukan adalah kita melakukan investigasi ulang. melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi. Memastikan institusi itu selamat," ucap Anies.

Ganjar kemudian kembali menanggapi pernyataan lanjutan dari Anies. Menurut dia, persoalan apakah solusi yang dia tawarkan dianggap kurang komprehensif sangat subyektif.

Baca juga: Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum

"Dari 4 hal tadi itu saya kira semua hampir semua. Perlindungan korban dilakukan, saya sampaikan mencari fakta sudah pernah ada, kemudian tidak boleh terjadi lagi saya kira itu value yang dicontohkan, kita kerjakan semuanya," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, dia dan Mahfud adalah individu yang tegas dan tidak suka menunda pekerjaan.

"Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam putih, sat set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun mengklarifikasi ke pasangan calon nomor 2 karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu," papar Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com