Salin Artikel

Debat Anies dan Ganjar soal Rasa Keadilan Peristiwa Kanjuruhan dan Km 50

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo sempat saling bertanya soal topik peristiwa Kanjuruhan dan penembakan Km 50 Tol Cikampek.

Pertanyaan itu diutarakan oleh Anies dalam sesi saling bertanya kepada Ganjar, dalam debat capres-cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies bertanya kepada Ganjar tentang sikapnya terkait peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menewaskan 135 orang.

Dia juga bertanya soal sikap Ganjar tentang penuntasan peristiwa penembakan Km 50 di Tol Cikampek yang menewaskan 5 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini dibubarkan oleh pemerintah karena dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Menurut Anies, proses hukum pada kedua kasus itu sudah dijalankan, tetapi belum menghadirkan rasa keadilan.

"Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan," kata Anies.

"Saya ingin bertanya posisi Pak Ganjar di 2 peristiwa ini," sambung Anies.

Ganjar kemudian menjawab kedua peristiwa itu memang masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

"Kanjuruhan kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban. Kita bisa memberesken urusan mereka dari sisi keadilan, termasuk Km 50," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, jika kedua persoalan itu dituntaskan dengan menghadirkan rasa keadilan, maka hal itu membuat bangsa Indonesia akan naik tingkat.

"Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan. Jawaban saya bisa," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, pemerintahan mendatang harus berani menuntaskan persoalan masa lalu sehingga tidak berlarut-larut dan menyandera bangsa.

"Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti tegas," ucap Ganjar.

Ganjar justru menyarankan supaya kembali menghidupkan rencana membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

"Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan seperti itu tidak pernah dituntaskan. Harus dituntaskan," papar Ganjar.

Akan tetapi, Anies menilai jawaban Ganjar kurang menyeluruh karena menurut dia persoalan yang terjadi lebih kompleks.

Anies menawarkan 4 langkah buat menghadirkan keadilan terkait 2 peristiwa itu.

Pertama adalah memastikan proses hukum menghadirkan keadilan. Kedua mengungkap seluruh fakta.

"Sehingga pengetahuan menjadi pengetahuan semua, termasuk closure keluarga," ujar Anies.

Langkah ketiga, kata Anies, korban harus diberi kompensasi.

Kemudian langkah terakhir menurut Anies adalah negara harus memberikan jaminan peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulang.

"Untuk 4 itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Kalau begitu 4 ini harus dilakukan maka yang pertama dilakukan adalah kita melakukan investigasi ulang. melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi. Memastikan institusi itu selamat," ucap Anies.

Ganjar kemudian kembali menanggapi pernyataan lanjutan dari Anies. Menurut dia, persoalan apakah solusi yang dia tawarkan dianggap kurang komprehensif sangat subyektif.

"Dari 4 hal tadi itu saya kira semua hampir semua. Perlindungan korban dilakukan, saya sampaikan mencari fakta sudah pernah ada, kemudian tidak boleh terjadi lagi saya kira itu value yang dicontohkan, kita kerjakan semuanya," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, dia dan Mahfud adalah individu yang tegas dan tidak suka menunda pekerjaan.

"Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam putih, sat set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun mengklarifikasi ke pasangan calon nomor 2 karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu," papar Ganjar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/23143371/debat-anies-dan-ganjar-soal-rasa-keadilan-peristiwa-kanjuruhan-dan-km-50

Terkini Lainnya

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke