Pada kesempatan tersebut, dr Hasto juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berpegang pada nilai dasar Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK), tetapi juga harus memberikan dampak positif sebagai daya ungkit yang baik.
Baca juga: Ironi AKHLAK BUMN Kebobolan Teroris
Ia mengingatkan para ASN untuk tidak teperdaya oleh tindak korupsi karena pertanggungjawaban bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada rakyat.
“Nah, inilah bonus demografi juga harus diawasi dengan baik, termasuk stunting dengan jajaran ASN sebagai leader-nya," ucap dr Hasto.
Menurutnya, peran ASN dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BKKBN. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu untuk menghadapi tantangan di tengah-tengah gempuran korupsi dan permasalahan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
“Dengan kekuatan bersama, mari kita berjuang keras agar BKKBN tidak terkena dampaknya. Mari kita tidak memberikan kontribusi negatif. Semoga saya dan seluruh bapak ibu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT),” ujarnya.
Baca juga: Dua Kapal Tabrakan di Perairan Buton, 1 Nahkoda Meninggal dan 1 ABK Belum Ditemukan
Sebagai nahkoda kapal, dr Hasto mengungkapkan, tugasnya adalah menjaga jajaran ASN agar tetap tenang dalam mencapai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sebab, kata dia, pertanggungjawaban semua pihak ada kepada Tuhan dan juga rakyat.
“Kita melayani rakyat melalui keluarga. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan bahwa sebagai pelayan, kita adalah pelayan Tuhan yang rela hati menempatkan diri di tempat yang paling rendah dan siap bertahan dalam keadaan sulit serta menderita, semata-mata karena kita melayani sesama. Rela hati itu ikhlas hanya karena Tuhan, hanya karena Allah,” tutur dr Hasto.
Baca juga: Ajak Anak Muda Sukseskan Pemilu 2024, Alam Ganjar: Suara Rakyat, Suara Tuhan
Pada kesempatan itu, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BKKBN Victor Palimbong berharap, kegiatan tersebut dapat membantu pelaksanaan pengadaan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
"Kami juga berharap tidak ada kesalahan prosedur, apalagi sampai terjadi permasalahan hukum pada kemudian hari," ujarnya sebagai salah satu narasumber kegiatan.
Lebih lanjut, Victor mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi Modul Pengolahan Data Pengadaan Barang dan Jasa (Mahesa).
Baca juga: Cara dan Syarat Buat Pin Ibu Hamil untuk Naik KRL, Lewat Link dan Aplikasi
“Sebagai upaya untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan pada Satker BKKBN, malam ini juga akan diluncurkan sebuah aplikasi yang dapat memotret pelaksanaan pengadaan pada setiap satker hingga realisasi anggaran dan penggunaan produk dalam negeri, yaitu Mahesa,” jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah narasumber yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI, Deputi Bidang Pengawas Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Inspektur Utama BKKBN, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala UKPBJ.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.