Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengimbau seluruh satuan kerja (satker) di pusat dan provinsi untuk segera menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024 dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Seluruh satker di pusat dan provinsi diharapkan segera menginput RUP 2024 SiRUP lalu mengumumkannya. RUP ini (adalah) bentuk transparansi pengadaan barang/jasa di BKKBN,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/12/2023).

Imbauan penginputan RUP 2024 digencarkan sebagai cara mempercepat pengadaan barang dan jasa tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut BKKBN setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), Rabu (29/11/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto saat membuka acara Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 di Lingkungan BKKBN, di Hotel Melia Purosani, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (10/12/2023).

Acara tersebut diadakan sebagai bagian dari persiapan pengadaan barang dan jasa untuk semua satker di BKKBN pusat dan perwakilan BKKBN provinsi. Kegiatan ini difokuskan pada pengadaan yang akan berkontrak pada awal 2024, seperti pengadaan sewa jaringan, jasa perorangan, kegiatan sosialisasi, alat kontrasepsi, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan itu, dr Hasto memberikan apresiasi kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) satker yang telah mengumumkan RUP.

“Bagi KPA Satker yang belum mengumumkan (RUP), (diharapkan) segera melakukan input dan pengumuman hingga mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Selain itu, dr Hasto juga menginstruksikan kepada satker untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui pengadaan dini dengan koordinasi bersama unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) agar pengadaan yang berkontrak di Januari 2024 dapat terlaksana sesuai jadwal.

“Saya kira transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Kemudian pesan yang selalu diulang di mana-mana oleh Menteri Keuangan (Menkeu) adalah melakukan eksekusi secepat mungkin. Sekarang ini, pada November dan Desember, semua petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis surat keputusan (SK) harus diselesaikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dr Hasto berharap pertemuan tersebut menjadi kesempatan baik untuk saling mengingatkan.

Pesan untuk PA hingga Pejabat Pengadaan

Tak lupa, dr Hasto juga memberikan pesan kepada sejumlah pihak untuk tetap berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sejumlah pihak yang dimaksud, yaitu para pengguna anggaran (PA), KPA, pejabat pembuat komitmen (PPK), UKPBJ, dan pejabat pengadaan.

“Tentu semua prosedur pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, yang sudah jadi pengetahuan kita bersama,” jelas dr Hasto.

Untuk itu, ia mengimbau agar pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasalnya, kata dr Hasto, skor LPSE saat ini juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja BKKBN. Hal ini menjadi penilaian tersendiri terhadap penilaian lembaga BKKBN.

ASN harus berdampak daya ungkit yang baik

Pada kesempatan tersebut, dr Hasto juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berpegang pada nilai dasar Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK), tetapi juga harus memberikan dampak positif sebagai daya ungkit yang baik.

Ia mengingatkan para ASN untuk tidak teperdaya oleh tindak korupsi karena pertanggungjawaban bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada rakyat.

“Nah, inilah bonus demografi juga harus diawasi dengan baik, termasuk stunting dengan jajaran ASN sebagai leader-nya," ucap dr Hasto.

Menurutnya, peran ASN dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BKKBN. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu untuk menghadapi tantangan di tengah-tengah gempuran korupsi dan permasalahan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

“Dengan kekuatan bersama, mari kita berjuang keras agar BKKBN tidak terkena dampaknya. Mari kita tidak memberikan kontribusi negatif. Semoga saya dan seluruh bapak ibu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT),” ujarnya.

Sebagai nahkoda kapal, dr Hasto mengungkapkan, tugasnya adalah menjaga jajaran ASN agar tetap tenang dalam mencapai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Sebab, kata dia, pertanggungjawaban semua pihak ada kepada Tuhan dan juga rakyat.

“Kita melayani rakyat melalui keluarga. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan bahwa sebagai pelayan, kita adalah pelayan Tuhan yang rela hati menempatkan diri di tempat yang paling rendah dan siap bertahan dalam keadaan sulit serta menderita, semata-mata karena kita melayani sesama. Rela hati itu ikhlas hanya karena Tuhan, hanya karena Allah,” tutur dr Hasto.

Pengadaan semakin efektif dan efisien

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BKKBN Victor Palimbong berharap, kegiatan tersebut dapat membantu pelaksanaan pengadaan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, kompetitif, dan akuntabel.

"Kami juga berharap tidak ada kesalahan prosedur, apalagi sampai terjadi permasalahan hukum pada kemudian hari," ujarnya sebagai salah satu narasumber kegiatan.

Lebih lanjut, Victor mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi Modul Pengolahan Data Pengadaan Barang dan Jasa (Mahesa).

“Sebagai upaya untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan pada Satker BKKBN, malam ini juga akan diluncurkan sebuah aplikasi yang dapat memotret pelaksanaan pengadaan pada setiap satker hingga realisasi anggaran dan penggunaan produk dalam negeri, yaitu Mahesa,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah narasumber yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI, Deputi Bidang Pengawas Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Inspektur Utama BKKBN, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala UKPBJ.