Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penghapusan Saling Sanggah di Debat Capres: Diusulkan TKN Prabowo, Ditolak Kubu Ganjar dan Anies

Kompas.com - 09/12/2023, 09:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Rencananya, debat capres-cawapres perdana akan digelar pada 12 Desember 2023.

Namun, jelang penyelenggaraannya, muncul kegaduhan antara tiga kubu pasangan calon (calon), khususnya soal mekanisme saling sanggah dalam debat.

Kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengusulkan supaya mekanisme saling sanggah saat debat dihapus. Katanya, usulan ini telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah, karena itu, sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

“Tetapi, pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan,” ucap Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

Menurut Drajat, setiap pasangan capres-cawapres dapat menggali gagasan antarkandidat. Namun, TKN mengusulkan agar masing-masing kandidat lebih banyak memaparkan program dibanding sanggahan.

“Jadi saling sanggahnya yang kita minta untuk dihilangkan atau dikurangkan,” ujarnya.

Protes kubu Ganjar

Menanggapi ini, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tak mau banyak bicara. Ganjar hanya mempersilakan KPU untuk mengatur debat supaya terlaksana dengan baik.

"Silakan diatur debatnya dengan baik," kata Ganjar di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Politikus PDI Perjuangan ini juga irit bicara ketika ditanya pandangannya soal apakah hilangnya saling sanggah mengurangi esensi debat atau tidak. Ganjar menegaskan bahwa ia siap mengikuti kegiatan debat, apa pun format yang ditetapkan oleh KPU.

"Silakan nanti itu kewenangan mereka yang atur, kami siap dengan cara apa pun," ujar dia.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun tegas menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan saling sanggah dalam debat capres-cawapres dihilangkan. Menurutnya, usulan itu justru menghilangkan substansi debat.

Adapun PDI-P merupakan salah satu partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar: Saling Sanggah Saat Debat Capres Bukan untuk Menjatuhkan, Mestinya Tak Dihapus

"Kalau tidak perlu ada sanggahan, buat apa ada perdebatan? Ya toh. Istilah debat itu kan berarti ada saling sanggah menyanggah. Itu substansi dari sebuah perdebatan," kata Komarudin kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023) malam.

Komarudin pun mempertanyakan alasan TKN Prabowo-Gibran mengusulkan peniadaan saling sanggah dalam debat. Padahal, pada Pemilu 2019, saling sanggah saat debat capres-cawapres tetap ada dan justru dinantikan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com