Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Siapa Pun Capres Terpilih Harus Berkantor di IKN, apalagi Saya

Kompas.com - 07/12/2023, 16:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku siap berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seandainya ia terpilih sebagai presiden dan pembangunan di ibu kota baru itu sudah rampung.

Menurutnya, kewajiban itu bukan hanya melekat untuk dirinya, melainkan untuk siapa pun yang nanti terpilih sebagai presiden.

Baca juga: Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

"Kalau sudah selesai semuanya harus berkantor (di IKN), siapa pun yang terpilih, apalagi saya," ujar Ganjar dalam lawatannya ke IKN, Kalimantan Timur, pada Kamis (7/12/2023).

Dalam kunjungannya ini, Ganjar juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek yang digagas Presiden Joko Widodo itu seandainya terpilih sebagai presiden.

Kunjungan hari ini membuat eks Gubernur Jawa Tengah itu menjadi calon presiden pertama yang berkunjung ke IKN. Ia menegaskan, lawatannya ini merupakan bukti dari komitmen tersebut.

Baca juga: Ganjar Mengaku Mulai Didekati Investor dan Negara Sahabat Bicarakan IKN

]"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu," ujarnya kepada wartawan di Titik Nol IKN.

Ia menegaskan, IKN telah dirumuskan oleh undang-undang yang sah, sehingga wajib untuk dieksekusi.

"Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com