Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin Membangun Bandara Hub untuk Tekan Harga Tiket Pesawat

Kompas.com - 07/12/2023, 10:15 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkap strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan transportasi udara dan menekan harga tiket pesawat.

Pertama membangun sistem bandara hub and spoke untuk pemerataan penerbangan di seluruh Indonesia baik untuk domestik maupun internasional.

"(Saat ini) hanya dua bandara yang sudah mencakup 88 persen dari total keseluruhan wilayah lalu lintas WNA (Warga Negara Asing) yaitu Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta dan Denpasar (I Gusti Ngurah Rai)," ujar Anies dalam Rakernas Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) disiarkan di kanal YouTube MTI, Rabu (7/12/2023).

Baca juga: Ingin Aktifkan Kembali Jalur Kereta yang Sudah Mati, Anies: Investasinya Lebih Murah Dibandingkan Jalan Tol

Sebab itu dia ingin memecah kembali bandara hub utama yang saat ini difokuskan di Jakarta dan Denpasar menjadi lima bandara hub utama.

Lima hub utama ini, kata Anies, Kualanamu Medan, Soekarno-Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Ngurah Rai Bali dan Sultan Hasanuddin Makassar.

"Dan satu hub Mozes Kilangin (Papua) yang harapannya bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Anies juga menyebut akan menurunkan harga tiket dengan insentif fiskal. Beberapa pajak terkait aktivitas penerbangan tidak akan dipungut dan akan disubtitusi dari pendapatan pajak dari pertumbuhan ekonomi kota dari kemudahan akses transportasi udara.

Baca juga: Hanya Ada 1,4 Juta Pemilih di Bengkulu, Anies: Saya Datang Bukan Soal Jumlah Penduduk

Kemudian ia akan membuat penyetaraan harga bahan bakar avtur di seluruh bandara di Indonesia.

"Karena avtur ini menyumbang 24 persen dari total biaya maskapai, sehingga harga avtur akan berdampak signifikan kepada harga tiket dan besaran harga jual yang berbeda-beda di setiap bandara karena tergantung pada biaya distribusi itu berdampak kepada pengembangan angkutan udara ini," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com