Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Ungkap Rencana Pengadaan 25 Radar Baru

Kompas.com - 04/12/2023, 23:21 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengungkapkan, TNI AU merencanakan pengadaan 25 radar baru untuk ditempatkan di sejumlah titik.

Radar-radar itu, akan memperkuat ketahanan wilayah udara di Indonesia.

"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," ucap Fadjar dalam saat berbicara bersama para pemimpin redaksi di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023), dikutip dari Antara.

Baca juga: Serahkan 8 Helikopter ke TNI AU, Prabowo: Kita Ingin Angkatan Udara yang Lebih Tangguh Lagi

Fadjar menuturkan, jumlah radar yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Nantinya, sejumlah radar yang didatangkan akan menggantikan yang sudah tak berfungsi maksimal. Sebagian lagi akan ditempatkan di titik baru.

Baca juga: KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

Fadjar menuturkan, radar-radar itu akan didatangkan dari Eropa Barat.

"Meskipun dari 25 radar dirasa masih kurang. Akan tetapi kita prioritaskan wilayah-wilayah yang perlu diberi dan diperkuat lingkungan udaranya," ujarnya.

Meunrut KSAU, prioritas utama penempatan radar adalah wilayah-wilayah yang sering terjadi pelanggaran udara dan yang dilewati lalu lintas udara.

Fadjar mengatakan, keberadaan radar sangat penting bagi pertahanan udara. Ia mencontohkan, Ukraina yang masih bisa bertahan dari gempuran militer Rusia, salah satunya karena negara tersebut memiliki radar dengan jumlah relatif banyak dibanding luas wilayah. 

Baca juga: Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

"Sebagai contoh, Ukraina bertahan dari serangan Rusia karena negara sebesar itu punya radarnya 200. Dan mereka memang punya memiliki sistem pertahanan udara yang cukup kuat buktinya sampai sekarang masih cukup kuat," katanya.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan akan terus mengajukan pengadaan radar agar wilayah udara di Indonesia memiliki pengamanan yang kuat.

"Ke depan akan diajukan beberapa radar-radar lain untuk redundant-nya untuk membackup yang akan tergelar nanti semua," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com