Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Kompas.com - 04/12/2023, 22:04 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku yakin terdapat oknum di lembaganya yang “memainkan” perkara.

Hal itu Alex sampaikan ketika membuka acara Matrikulasi Hukum untuk awak media di Gedung Merah Putih KPK.

Mulanya, Alex menjelaskan terkait prosedur pengambilan keputusan pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial dan sulitnya celah bagi orang-orang yang mencoba memainkan perkara dugaan korupsi.

Menurutnya, untuk menghentikan suatu perkara harus ada keputusan dari mayoritas pimpinan.

Baca juga: Busyro Dorong UU Lama Diberlakukan Jika Ingin KPK Ditakuti Koruptor

“Tetapi kami meyakini ada oknum-oknum tertentu yang bermain-main dengan perkara, ada,” ujar Alex di KPK, Senin (4/12/2023).

Alex lantas mencontohkan kasus mantan penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju yang saat ini sudah dijebloskan ke penjara karena bermain perkara.

Robin menerima suap dari para pihak yang tengah diusut KPK dengan janji “mengamankan” kasus mereka. 


Di antara pemberi suap Robin adalah mantan wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, eks wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, eks Kalapas Sukamiskin Usman Effendi, dan eks Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna.

Dari mereka, Robin menerima suap miliaran rupiah bersama pengacara bernama Maskur Husain.

“Buktinya kan juga pernah, Robin Pattuju, oknum, jangan disamakan semua penyidik seperti itu, enggak bisa,” tutur Alex.

Menurut Alex, penyimpangan sangat rawan dilakukan di lembaga penegakan hukum mana pun.

Baca juga: Langkah Nawawi Gantikan Firli Pimpin KPK Diprediksi Cukup Berat

Menurutnya, informasi terkait penanganan perkara sangat mahal dan para pelaku akan melakukan berbagai cara untuk melepaskan diri.

Informasi itu bukan saja ketika suatu perkara sudah diselidiki. Kebocoran bahkan bisa terjadi sejak suatu perbuatan baru dilaporkan ke KPK.

“Padahal itu baru informasi secuil, belum banyak dan tahapnya ke persidangan sangat panjang,” kata Alex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com