Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin Siswa Perundung Diberi Pembekalan Ekstra, Bukan Dikeluarkan dari Sekolah

Kompas.com - 04/12/2023, 16:52 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menginginkan agar setiap pelaku perundungan atau pembullyan tidak diberikan sanksi pemberhentian dari sekolah.

Karena menurut Anies, siswa bermasalah khususnya pelaku perundungan justru harus diberikan pembekalan ekstra, bukan justru diberhentikan dari sekolah.

"Jangan men-DO (drop out atau memberhentikan) anak karena dia lakukan pelanggaran, itu anak yang lakukan pelanggaran butuh pendidikan bukan dihentikan pendidikannya," ujar Anies saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Anies Sebut Ada Campur Tangan Mafia yang Buat Harga Pangan Mahal

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatakan, saat ini banyak pelaku perundungan justru diberhentikan dari sekolah.

Padahal para pelaku tersebut harus mendapat pendampingan lebih banyak ketimbang dengan anak-anak normal pada umumnya.

Jika terpilih jadi presiden nanti, Anies berencana membentuk satu unit penjegahan yang jelas agar anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban bisa mendapatkan penanganan yang jelas.

"Ini logika sederhana dalam pendidikan, jadi satu adalah unit pencegahan dengan orang yang jelas, bayangkan jika semua sekolah ada papan nama dan nomor telepon orang untuk pengaduan kekerasan, apa yang terjadi? (korban) tau ke siapa akan melapor," ucapnya.

Baca juga: Perundungan Pelajar SD di Cirebon, Kepala Sekolah Sebut Baru Tahu setelah Viral

Anies juga menyebut, selama ini banyak kasus perundungan tak diselesaikan dengan baik karena korban tidak tau ke mana harus melapor.

Selain itu, banyak kasus perundungan dipandang sebagai kasus kriminal dan diserahkan ke polisi, atau diarahkan untuk berdamai tanpa ada solusi apapun.

Sebab itu, dia ingin membentuk unit pencegahan dan penangan itu berada di setiap sekolah.

"Sehingga ketika ada kekerasan, maka korban tau kemana harus lapor, hari ini kalau ada kekerasan mau (lapor) ke siapa?" ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com