Salin Artikel

Anies Ingin Siswa Perundung Diberi Pembekalan Ekstra, Bukan Dikeluarkan dari Sekolah

KARAWANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menginginkan agar setiap pelaku perundungan atau pembullyan tidak diberikan sanksi pemberhentian dari sekolah.

Karena menurut Anies, siswa bermasalah khususnya pelaku perundungan justru harus diberikan pembekalan ekstra, bukan justru diberhentikan dari sekolah.

"Jangan men-DO (drop out atau memberhentikan) anak karena dia lakukan pelanggaran, itu anak yang lakukan pelanggaran butuh pendidikan bukan dihentikan pendidikannya," ujar Anies saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatakan, saat ini banyak pelaku perundungan justru diberhentikan dari sekolah.

Padahal para pelaku tersebut harus mendapat pendampingan lebih banyak ketimbang dengan anak-anak normal pada umumnya.

Jika terpilih jadi presiden nanti, Anies berencana membentuk satu unit penjegahan yang jelas agar anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban bisa mendapatkan penanganan yang jelas.

"Ini logika sederhana dalam pendidikan, jadi satu adalah unit pencegahan dengan orang yang jelas, bayangkan jika semua sekolah ada papan nama dan nomor telepon orang untuk pengaduan kekerasan, apa yang terjadi? (korban) tau ke siapa akan melapor," ucapnya.

Anies juga menyebut, selama ini banyak kasus perundungan tak diselesaikan dengan baik karena korban tidak tau ke mana harus melapor.

Selain itu, banyak kasus perundungan dipandang sebagai kasus kriminal dan diserahkan ke polisi, atau diarahkan untuk berdamai tanpa ada solusi apapun.

Sebab itu, dia ingin membentuk unit pencegahan dan penangan itu berada di setiap sekolah.

"Sehingga ketika ada kekerasan, maka korban tau kemana harus lapor, hari ini kalau ada kekerasan mau (lapor) ke siapa?" ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/16522451/anies-ingin-siswa-perundung-diberi-pembekalan-ekstra-bukan-dikeluarkan-dari

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke