Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Kompas.com - 02/12/2023, 22:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi orang yang hidup miskin di Indonesia. Sebab, jika menghitung kekayaan bangsa, menurutnya, Indonesia sangatlah kaya.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara Konsolidasi Tokoh Agama-Masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu (2/12/2023).

"Dari sejak dulu, saya selalu mengatakan bahwa kita telah menghitung kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Masalahnya adalah bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Prabowo menjelaskan, presiden-presiden terdahulu sudah berjasa dalam membangun Indonesia.

Dia menyebut Joko Wododo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan presiden lainnya masing-masing memiliki jasanya.

"Sekarang kita siap melanjutkan pembangunan tersebut," ucapnya.

Maka dari itu, kata dia, dirinya bertekad untuk memberantas kemiskinan dari Indonesia.

Prabowo tidak ingin melihat ada anak-anak yang kesulitan minum susu hingga pemuda yang kesulitan mendapat lapangan pekerjaan.

Baca juga: Muzani: Insya Allah Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

"Tidak boleh ada orang miskin lagi di Indonesia," kata Prabowo.

Sementara itu, Prabowo mengatakan dirinya ingin Indonesia bisa membuat mobil sendiri, sehingga tidak perlu membeli lagi.

Selain mobil, Prabowo ingin Indonesia juga membuat pesawat dan motor sendiri.

"Pabrik-pabriknya harus di Indonesia, insinyur-insinyurnya harus di Indonesia. Dan anak-anak Indonesia tidak boleh lagi dapat upah murah, upah murah, upah murah. Itu tekad Koalisi Indonesia Maju. Itu tekad Prabowo-Gibran dan semua tim Prabowo-Gibran," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com