Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Selamatkan 1 WNI Pekerja Judi Online dari Wilayah Konflik Myanmar

Kompas.com - 02/12/2023, 09:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berhasil menyelamatkan seorang WNI asal Sumatera Utara berinisial FK dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar.

Juru Bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, FK sudah tiba di Medan pada Jumat (1/12/2023).

"Seorang WNI asal Sumatera Utara berinisial FK berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar dan tiba di Medan pada 1 Desember 2023," kata Iqbal kepada wartawan, Sabtu (1/12/2023).

Sebagai informasi, Laukkaing merupakan kota di wilayah utara Provinsi Shan, di mana banyak terdapat perusahaan perjudian online.

Baca juga: Mengenal Etnis Rohingya dan Sejarah Pengungsiannya dari Myanmar

Keberadaan FK di Laukkaing terkonfirmasi sebagai pekerja di sektor tersebut.

Adapun evakuasi ini berhasil berkat koordinasi intens yang dilakukan Perwakilan RI dengan Perwakilan Malaysia di Yangon dan Beijing.

Dengan koordinasi, FK pun dapat bergabung dengan sekitar 120 warga negara Malaysia pada 30 November, untuk diberangkatkan menuju Kunming, China.

"Di sana sebuah pesawat charter yang difasilitasi pemerintah Malaysia telah menunggu untuk menerbangkan mereka ke Kuala Lumpur," ucap Iqbal.

Setibanya di Malaysia, FK diterima oleh KBRI Kuala Lumpur.

Baca juga: Kemenlu Akan Selalu Pantau Kondisi 3 WNI Relawan di Gaza

Ia langsung melanjutkan perjalanan ke Medan pada pukul 10.00 waktu setempat dengan penerbangan komersil.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia atas bantuannya dalam memfasilitasi evakuasi 1 WNI dimaksud," jelas Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com