Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Pilih Tasikmalaya Jadi Lokasi Kampanye Pertama, TKN: Dia Sangat Cinta Jawa Barat

Kompas.com - 02/12/2023, 08:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih Jawa Barat sebagai wilayah pertama untuk berkampanye hari ini, Sabtu (2/12/2023). 

Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Bravo (Komunikasi) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki pemilih terbanyak mempunyai tempat khusus di hati Prabowo.

Adapun Prabowo akan berkampanye seharian di Jawa Barat khususnya Tasikmalaya hari ini.

“Pak Prabowo sangat mencintai Jawa Barat dan juga sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Di dua pilpres sebelumnya, Pak Prabowo selalu unggul, dan kita optimis di 2024 juga akan seperti itu,"ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: Prabowo Kampanye di Tasikmalaya Hari ini, Gibran Terima Presiden FIFA di Solo

Ini merupakan kampanye perdana Prabowo pada masa kampanye Pemilu 2024.

Sebab, sejak masa kampanye dimulai pada Selasa (28/11/2023) lalu, Prabowo memilih tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Budi menyampaikan, kegiatan Prabowo di Tasikmalaya nanti akan lebih banyak diisi dengan kegiatan silaturahmi dengan pemuka agama, masyarakat, serta para pendukung.

“Beberapa kegiatan Pak Prabowo di antaranya adalah mengunjungi pondok pesantren dan reuni dengan para pendukung loyal Pak Prabowo. Jadi kegiatannya lebih kepada silaturahmi," kata Budi.

Baca juga: Prabowo Ingatkan Masyarakat Punya Kedaulatan untuk Memilih Saat Berada di Bilik Suara Kelak

Sementara itu, Budi menjelaskan, dalam kampanye perdana ini, juga akan dilaksanakan pula sosialisasi visi misi serta program-program Prabowo-Gibran.

“Sebagai bagian dari kampanye adu gagasan, kita juga melakukan aktivasi dari Program Makan Siang dan Susu Gratis serta Bantuan Gizi. Tentunya sesuai dengan peraturan kampanye yang ada," ucapnya.

"Kita berharap masyarakat bisa merasakan manfaat program ini di masa depan," imbuh Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com