Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar tidak serampangan menyerap anggaran di akhir tahun.

Sebab, penyerapan yang serampangan berpengaruh pada kualitas yang rendah dan kurang tepat sasaran.

Hal ini menyusul masih rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah, padahal tahun 2023 sudah mau berakhir.

Baca juga: Sudirman Said Optimistis Anies-Muhaimin Lolos ke Putaran Kedua Pilpres 2024

Berdasarkan catatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, realisasi belanja APBD baru mencapai 64 persen, sedangkan realisasi APBN baru 74 persen.

"Kita berharap, meskipun di akhir tahun anggaran, serapan anggarannya betul-betul berkualitas. Dan jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran. Karena sebetulnya kalau enggak habis, masih bisa dipakai," kata Sudirman di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

"Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik. Janganlah," ucap dia. 

Menurut Sudirman, pemerintah bisa melakukan cara lain alih-alih kerap menggenjot penyerapan anggaran di akhir tahun.

Cara pertama, mempercepat tender sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diputuskan.

Nantinya setelah DIPA selesai, pemerintah pusat dan daerah segera bisa merealisasikan anggaran tahun berjalan sejak awal tahun.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Alasan Anies Ingin Kaji Ulang Pembangunan IKN

Hal ini, menurut dia, akan berdampak pada kualitas program yang lebih baik.

"Tendernya dipercepat, bahkan tender itu sebenarnya bisa dilakukan sebelum DIPA itu diputuskan. Kalau sudah tinggal beberapa minggu, enggak banyak yang bisa dikerjakan. Yang berisiko, karena kepengin serapan anggaran, terus semaunya, serampangan," papar dia.

Cara kedua, memonitor serapan sepanjang tahun. Ia mengaku sempat melakukan monitoring ketika menjabat sebagai Menteri ESDM.

Hasilnya, serapan anggaran yang hanya sekitar 50-60 persen, meningkat menjadi 90 persen.

"Sebetulnya caranya begitu, dengan mempersiapkan tender jauh-jauh hari. Tender di awal. Jadi kalau mulai tahun anggaran, uangnya sudah siap tinggal tunjuk kontraktornya. Tapi dalam tahun berjalan itu tidak boleh lengah. Harus diawasi terus-menerus," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum sempurna di penghujung tahun 2023. Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar 3 minggu lagi.

Jokowi menyampaikan, informasi ini diterimanya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Berdasarkan informasi itu, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen, sementara realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Jokowi Singgung Soal Serapan Anggaran Rendah, Ini Kata Sri Mulyani

Artinya, kata Jokowi, akan ada uang sebesar triliunan rupiah yang akan keluar di tiga minggu terakhir.

Ia menyebut, praktik realisasi menumpuk di akhir tahun ini sudah berulang bertahun-tahun lamanya.

Padahal, sejak awal ia menjabat sebagai presiden atau sejak 9 tahun lalu, Jokowi mengaku ingin mengubah praktik ini.

"Ini kita ulang ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi, masih (seperti ini). Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset, tidak mudah," ucap Jokowi.