Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bingung Tambahan Anggaran Alutsista Rp 61 T Dituding untuk Kampanye Prabowo-Gibran

Kompas.com - 01/12/2023, 09:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa pinjaman luar negeri sebesar Rp 61,7 triliun untuk tambahan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) bakal digunakan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye.

Dasco meminta agar anggapan-anggapan seperti itu tidak muncul lagi ke depannya.

"Saya juga bingung kalau dikait-kaitkan bahwa keperluannya untuk (kampanye) beberapa bulan ke depan ini yang tinggal tiga bulan. Nah, itu untuk dipahami bahwa jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu," ujar Dasco saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Ya iya, kampanyenya sudah (sisa) tiga bulan ini, sementara itu (pinjaman luar negeri) kan nanti buat tahun depan, tahun depannya lagi," sambung Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Dasco menjelaskan, jika melihat lebih terperinci, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran yang didapat oleh kementerian yang Prabowo pimpin tersebut.

Dasco bahkan membocorkan ada kementerian yang meminta penambahan anggaran, tetapi tidak dikabulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Sebenarnya kalau dilihat, tidak ada penambahan. Karena usul yang disampaikan itu kemudian ada pembatasan dari Bu Menkeu mengenai anggaran alutsista. Untuk diketahui bahwa seperti saya dapat informasi, bahwa usulan-usulan penambahan anggaran itu tidak cuma Kemenhan, yang lain-lain juga ada yang memang kemudian belum dapat disetujui oleh Kemenkeu dengan alasan ketidakadaan anggaran," tutur Dasco.

Lalu, Dasco menyebut pinjaman luar negeri Rp 61,7 triliun itu digunakan untuk belanja alutsista ke depannya.

Dia mengatakan, jika berkaitan dengan program strategis jangka panjang pertahanan maka itu ada banyak tahapannya.

Baca juga: Alokasi Anggaran Belanja Alutsista Naik, Penggunaan Mesti Diawasi

Maka dari itu, kata Dasco, uang Rp 61,7 triliun yang akan dibelanjakan untuk alutsista itu bisa dipakai oleh pertahanan Indonesia di masa depan.

"Kan dalam program strategis jangka panjang pertahanan, itu kan ada tahapan-tahapan pembelian alutsista untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada alutsista di Indonesia. Dan itu harus direalisasikan, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan ini yang dilakukan," jelasnya.

"Jadi siapa pun presiden-nya, siapa pun menhan-nya, itu kemudian sistem pertahanan kita sudah jalan. Dan itu bukan buat pada saat ini, itu juga untuk sampai beberapa tahun ke depan," imbuh Dasco.

Dikutip dari Harian Kompas, peneliti senior Imparsial, Al Araf, mempertanyakan kenaikan alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri yang tiba-tiba dan akan direalisasikan dalam waktu singkat di pengujung masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

"Satu tahun tidak akan memadai untuk memproses belanja alutsista baru. Kalaupun mungkin, hanya untuk membayar alutsista yang sudah dibeli sebelumnya. Apalagi, Menteri Pertahanan sudah sibuk dengan kampanye," katanya.

Baca juga: Menhan Sibuk Kampanye, Penambahan Anggaran Belanja Alutsista Diperkirakan Tak Efektif

Araf mengingatkan, kenaikan anggaran jelang pemilu berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com