Pengakuan Agus Rahardjo soal Intervensi Istana di KPK: Singgung Kasus E-KTP hingga Revisi UU

“Kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan presiden,” ucapnya.

Revisi UU KPK

Namun demikian, Agus menduga, penolakan dirinya atas penghentian kasus korupsi e-KTP membuat hubungan KPK dengan Istana renggang. Hal ini pulalah yang menurut Agus mendorong lahirnya revisi UU KPK pada tahun 2019.

Pasalnya, melalui revisi undang-undang, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen dan ditempatkan di bawah kekuasaan Presiden. Revisi UU KPK juga memuat mekanisme SP3 yang bisa menyetop perkara penyidikan.

Baca juga: Agus Rahardjo Duga UU KPK Direvisi karena Ditolaknya Perintah Jokowi Hentikan Kasus Setya Novanto

“Akhirnya kan dilakukan revisi UU KPK. Intinya revisi UU itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden,” ujar Agus.

“Karena mungkin pada waktu itu presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah, KPK kok enggak mau, apa mungkin begitu,” lanjutnya.

Saat proses revisi UU KPK bergulir, pimpinan KPK pun tidak bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Bahkan, kata Agus, pimpinan KPK tak diizinkan bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk meminta draf revisi UU KPK.

“Bahkan bukan pengin ketemu Presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan,” ujar dia.

Di tengah situasi tersebut, Agus mengungkap, Wakil Ketua KPK 2015-2019 Laode M Syarif sempat mengajaknya menemui Menkumham Yasonna Laoly. Pun demikian, saat itu, Menkumham tetap tidak mau menunjukkan draf revisi UU KPK.

“Jadi sampai akhir kami enggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa itu enggak tahu,” kata Agus.

“Itu kejadian yang kami alami, terakhir-akhir kami di KPK,” tuturnya.

Ditambah lagi, ketika itu, lembaga antirasuah diserang secara bertubi-tubi oleh buzzer yang salah satunya mendengungkan isu KPK sebagai sarang taliban.

Adapun taliban merupakan kelompok politik di Afghanistan yang dinilai sebagai ekstremis atau radikal.

Akibatnya, kata Agus, dukungan masyarakat sipil ke KPK saat itu sangat sedikit. Dukungan itu jauh lebih mimin dibanding ketika terjadi perseteruan antara lembaga antirasuah dengan Polri dalam perkara “cicak versus buaya”.

“Tidak sebanyak waktu cicak vs buaya karena merasa KPK ini sudah seperti taliban, seolah-olah omongan buzzer itu betul,” tutur Agus.

Jawaban Istana

Pihak Istana pun telah angkat bicara menanggapi pernyataan Agus. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Jokowi pernah bertemu dengan Agus dan memerintahkan KPK menghentikan proses hukumkasus e-KTP.