Bedah Visi-Misi Capres-Cawapres 2024

RUMAH Politik Kesejahteraan dengan Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan dan Perlindungan Sosial (PISP) Pusat Riset Kependudukan BRIN mengadakan bedah visi-misi kontestan Pilpres 2024.

Bersama sejumlah peneliti, pengamat dan jurnalis, saya turut diundang untuk memberikan tanggapan, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Visi-misi capres-cawapres yang dibedah adalah dokumen resmi yang telah diserahkan ke KPU sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan pencalonan.

Oleh BRIN, dokumen visi-misi pasangan capres-cawapres itu dianalisis dan diperbandingkan, khususnya terhadap tiga isu penting; kemiskinan, ketimpangan, dan perlindungan sosial di Indonesia.

Sehingga dapat memberikan gambaran kepada khalayak terutama terkait keberpihakan, orientasi, dan strategi yang ditawarkan capres-cawapres mengenai isu-isu yang dianalisis tersebut.

Sekalipun ada kesulitan dalam menimbang visi misi capres-cawapres melalui dokumen yang standar penyajiannya tak sama. Karena tidak ada format penulisan dari KPU, semisal jenis huruf, spasi dan ketebalan atau jumlah halaman tiap-tiap dokumen.

Namun dari hasil bedah dokumen visi-misi melalui analisis teks dan wacana, seperti yang dikemukakan peneliti BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menunjukkan semua kontestan capres-cawapres menawarkan solusi dan pendekatan yang beragam serta berbeda.

Pasangan Anies-Muhaimin, misalnya, mereka menyebut kata kemiskinan hingga 30 kali, sementara Prabowo-Gibran menyebut sebanyak 17 kali, dan Ganjar-Mahfud hanya menyebut 12 kali.

Sedangkan untuk kata ketimpangan pasangan Anies-Muhaimin menyebut sebanyak 17 kali, Prabowo-Gibran 2 kali, dan Ganjar-Mahfud 1 kali.

Dari sisi frekuensi kata, yang menunjukkan fokus serta prioritas program capres-cawapres, terlihat Anies-Muhaimin lebih unggul dalam menekankan pentingnya isu kemiskinan dan ketimpangan.

Anies-Muhaimin secara umum memberikan penekanan signifikan terhadap bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan desa dengan bobot yang merata dalam dokumen visi-misi mereka.

Misalnya, dalam visi pasangan ini terlihat lebih spesifik, bertekad menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36 persen (Maret, 2023) menjadi 4,0 persen-5,0 persen (2029) dan kemiskinan ekstrem nol persen (2026), dengan jargon “satu Indonesia, satu kemakmuran”.

Dalam mencapai itu, ada sejumlah program yang menjadi senjata andalan Anies-Muhaimin, antara lain menciptakan lapangan kerja dan upah berkeadilan, mendukung korporasi Indonesia, “Jas Merah Putih” (jaringan pasar penyedia kebutuhan pokok murah).

Ada pula APBN pro kemiskinan dan reformasi birokrasi tematik. Sedangkan dalam hal data dan administrasi, Anies-Muhaimin menawarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini ada di Kemensos, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di BPS, menjadi basis data tunggal layanan publik.

Berbeda dengan Anies-Muhaimin yang menawarkan sejumlah menu baru, Prabowo-Gibran terbaca lebih nyaman melanjutkan program perlindungan sosial pada era pemerintahan Joko Widodo.