Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Pertahanan Naik, Prabowo: Negara yang Pertahanannya Tak Siap Akan Diganggu

Kompas.com - 01/12/2023, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, negara yang sistem pertahannya tidak kuat akan diganggu dan ditindas oleh bebagai kekuatan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan soal kenaikan anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu. Yang saya katakan, yang akan ditekan, akan ditindas akan di-blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya," ujar Prabowo di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (1/12/2023).

"Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi. Baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya di prosesnya tiga, empat, lima tahun," katanya lagi.

Baca juga: Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista di Tengah Masa Kampanye Diperkirakan Rawan Penyimpangan

Selain itu, menurut Prabowo, nantinya akan ada transfer teknologi dengan adanya pinjaman dari luar negeri.

Salah satunya, terkait kandungan lokal yang harus ada dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diadakan dari anggaran pinjaman luar negeri.

"Idealnya kita selalu minta 40 persen kandungan lokal ya. Jadi dan nanti ujungnya sebagai contoh mulai dengan perawatan, maintenance itu kita pelan-pelan kita mau harus di Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sudah sanggup. Sudah di sini, beberapa bagian sudah dibangun di Indonesia," ujar Prabowo

"Dan ini kerja samanya sudah berapa puluh tahun ya sama Airbus, dari 1978 sampai sekarang berapa itu hampir, cukup lama," katanya lagi.

Baca juga: Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar AS. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 dollar Amerika Serikat.

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 29 November 2023.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 28 November 2023.

Menkeu Sri Mulyani turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Ini Penjelasan Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com