Apalagi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista di Indonesia sangat buruk.
Sebagai contoh, rencana untuk membeli pesawat tempur akhirnya diisi dengan pengadaan pesawat tempur bekas, yakni Mirage 2000-5 bekas pakai Qatar.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore.
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu membahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.
Baca juga: Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista di Tengah Masa Kampanye Diperkirakan Rawan Penyimpangan
Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023), menjelaskan, pertemuan itu membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri.
Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan ini terdiri dari dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri.
Alokasi belanja sektor pertahanan keamanan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, senilai Rp 331,9 triliun.
Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri.
”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu, sudah disetujui Bapak Presiden (alokasi) 20,75 miliar dollar AS. Nah, kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dollar AS. Itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, seperti dikutip Kompas.id.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.