Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Diduga Bocor, Timnas Anies-Muhaimin Minta KPU Lebih Hati-hati

Kompas.com - 30/11/2023, 20:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Captain Tim Nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih prudent menjaga data, menyusul bocornya data pemilih tetap (DPT) tahun 2024.

Diketahui, data tersebut dijual oleh seorang peretas bernama anonim "Jimbo" senilai Rp 1,1 miliar, setelah dia mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs itu.

"Kami tidak mau berspekulasi ya, namun kami berharap KPU lebih prudent (hati-hati)," kata Sudirman saat ditemui di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Data KPU Diduga Bocor, Cak Imin: Upaya Sistematis Ganggu Pemilu

Sudirman menyampaikan, keamanan data KPU perlu diperhatikan mengingat data tersebut merupakan andalan dalam Pemilu. Data berperan penting dalam pelaksanaan Pemilu.

Dia pun berharap masalah kebocoran data ini bisa segera diatasi.

"Yang namanya data merupakan salah satu andalan dari Pemilu ini, jadi semoga bisa diatasi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, data pemilih tetap (DPT) Pemilu dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024 bocor.

Hal ini dikonfirmasi pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

"Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Budi mengatakan, data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai. Menurut dia, semua peserta Pemilu 2024 pasti memiliki data DPT, dan itu sesuai dengan undang-undang (UU).

Namun, pernyataan Budi ini langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis.

Kharis menyebutkan, DPT memang bisa dibuka dengan mudah di situs KPU. Hanya saja, masalahnya, data pribadi DPT juga ikutan bocor.

"Kalau DPT mah kita bisa buka di website-nya juga bisa kita lihat. Bukan itu. Jadi karena ada nomor yang pribadi," kata Kharis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com