Anggota Tim Hukum PDI-P Berencana Cabut Laporan ke Rocky Gerung soal Hina Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berencana mencabut laporannya ke akademisi Rocky Gerung di Bareskrim, Mabes Polri.

Laporan yang akan dicabut terkait dugaan penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi sudah saya teken ini tinggal menyerahkan ke penyidik Bareskrim. Sudah engak lama lah, segera (diserahkan ke penyidik)," kata anggota Tim Hukum BBHAR DPP PDIP, Johannes L Tobing saat dihubungi, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Polri: Ada 26 Laporan ke Rocky Gerung, Beberapa di Antaranya Dicabut

Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor polisi LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023.

Johannes menekankan, pembuatan dan pencabutan laporan itu murni atas inisiatifnya pribadi, bukan perintah dari petinggi di PDI-P.

"Karena juga ini inisiatif pribadi melaporkan maka saya juga inisiatif pribadi juga untuk mencabut laporan itu. Nah mencabut laporan ini juga saya tidak ada diperintahkan dikomando dari pimpinan," ucap dia. 

Dia lantas menjelaskan salah satu alasannya mencabut laporan yaitu munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 soal persyaratan batas usia capres dan cawapres.

Putusan ini dibuat ketika ipar Presiden Jokowi Anwar Usman menjadi Ketua MK. Belakangan, Anwar pun terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Baca juga: Rocky Gerung: Jaksa yang Menuntut Haris-Fatia Pengetahuan soal Lingkungannya Nol

Lewat putusan itu, Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming bisa maju menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.

"Yang membuat saya sangat tidak terima situasi politik sekarang ini, dasarnya untuk di Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran itu," ucap Johannes.

"Kan itu sudah peraturan perundang-undangan kan salah satu persyararan cawapres usianya kan harus 40 tahun," ucap dia lagi.

Menurut Johannes, Presiden Jokowi sudah berubah. Padahal, selama ini Johannes sangat mengagumi dan membanggakan Jokowi.

Johannes menilai, Jokowi saat ini sudah tidak konsentrasi mengurus dan menjaga kepentingan rakyat.

Dia berpandangan, Jokowi kini seolah semakin berambisi untuk berkuasa.

"Dia (Jokowi) lebih cendrung menjaga kepentingan dirinya dengan keluarganya. Itu artinya apa? Ambisi untuk berkuasa kan," kata Johannes.