Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkop-UKM Duga Alat Peraga Kampanye Dibeli Impor, UMKM Tak Kebagian Untung

Kompas.com - 30/11/2023, 05:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengungkapkan, produksi alat peraga kampanye, termasuk spanduk, baliho, dan kaus partai, banyak diimpor dari luar negeri.

Akibatnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak kebagian untung.

Ia mengaku sudah mengecek ke beberapa konfeksi yang kerap menerima pesanan partai. Sayangnya, pihak konfeksi menyatakan hanya sedikit menerima pesanan alat peraga kampanye.

Bahkan, ada pula usaha konfeksi yang sama sekali tak mendapat order dari parpol.

"Saya cek ke perusahaan konfeksi, baju partai kampanye kayaknya juga enggak dibuat di sini. Enggak ada (dampaknya Pemilu buat UMKM. Bisa jadi mungkin (impor)," kata Teten saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Saya cek ke produsen yang biasa, 2-3 tahun lalu produksi alat peraga kampanye, seperti bendera, spanduk, kaus, enggak ada yang bikin di dalam negeri," imbuhnya.

Baca juga: Gonjang-ganjing Dugaan Data Pemilih Bocor, Potensi Ancaman Pemilu di Depan Mata

Teten menyatakan, pembuatan kaus partai di mana pun sah-sah saja.

Namun, ia meminta komitmen partai politik untuk memajukan UMKM.

Terlebih, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada aturan yang melarang pembuatan alat peraga kampanye di luar negeri.

"Sebagusnya memang dibikin dalam negerilah. Ini kan Pemilu bagi rakyat kecil, UMKM, itu kan justru berkah. Karena banyak pesanan tadi (seperti) kaus, spanduk, bendera, itu kan hidupkan ekonomi rakyat selain kuliner," ucap Teten.

Baca juga: Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Teten menduga pembuatan alat peraga kampanye di luar negeri bertujuan untuk menekan ongkos Pemilu.

Bisa saja, kata dia, memesan produk dari luar negeri lebih murah dibanding di Indonesia.

"Ya mungkin lebih murah (makanya beli di luar)," ucap Teten.

Adapun beberapa perusahaan konfeksi yang sudah dia cek adalah perusahaan konfeksi di wilayah Majalaya, Bandung.

Biasanya, lanjut Teten, perusahaan konfeksi di wilayah Jawa Barat kerap menerima pesanan saat Pemilu tiba.

"Sudah cek tuh di Bandung, di sentra-sentra pembuat bendera, kaus, enggak ada pesanan dari semua partai. (Kalau pesanan) kecil (masih) ada lah, dari caleg," ungkapnya.

Baca juga: Teten Heran Pengusaha Logistik Gugat Aturan Larangan Impor di E-commerce

Lebih lanjut, Teten mengaku akan mencari tahu lebih banyak mengenai dugaan impor alat peraga ini.

"(Kalau enggak impor) terus mau dibikin di mana (saat pesanan sepi?). Nanti saya cek datanya, tapi kalau di Bandung kira-kira enggak ada yang bikin, dulu selalu daerah Jabar," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com