Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Timnas Amin Keluarkan 8 Amanat Perubahan, Apa Saja?

Kompas.com - 29/11/2023, 21:56 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) mengeluarkan delapan Amanat Perubahan untuk Rakyat.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva di Hotel Bimasena, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

"Kami bersyukur dan berterimakasih atas rumusan yang dihasilkan dalam waktu singkat," ujar Hamdan sebelum membacakan amanat tersebut.

Amanat pertama yang disampaikan yaitu kemandirian pangan.

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, Anies Ingin Dengar Dulu Penjelasan KPU

Hamdan menyebut upaya pemenuhan pasokan pangan saat ini banyak ditempuh dengan pembukaan lahan secara eksploitatif dan merusak lingkungan.

"Maka, kami akan wujudkan kemandirian pangan melalui penguatan pertanian lokal melalui bantuan pupuk, menahan alih fungsi lahan, dan perbaikan tata kelola, terutama memberi kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani," ujar Hamdan.

Kedua, terkait akses pendidikan dan kesehatan. Hamdan menyebut akses kedua sektor ini terjadi ketimpangan antara Indonesia wilayah timur dan wilayah barat.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut Amin akan memastikan seluruh rakyat memiliki akses yang sama dan setara untuk menempuh pendidikan, baik dari wilayah timur maupun wilayah barat Indonesia.

Baca juga: Tak Terlalu Pedulikan Gimik Politik, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Ingin Sebarkan Gagasan

"Ketiga, kesempatan kerja. Kami melihat banyak sekali rakyat menganggur, belum memiliki kesempatan untuk kerja layak. Maka, kami akan hadirkan pekerjaan yang layak untuk semua, salah satunya melalui reindustrialisasi," tuturnya.

Keempat, terkait pemerataan pembangunan. Hamdan menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang justru dinilai tak menyelesaikan masalah ketimpangan.

Sebab itu, Dewan Pakar Timnas Amin memastikan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan berorientasi pada rakyat.

Kelima terkait kualitas pembangunan, Hamdan menyebut banyak pembangunan yang serampangan, boros, lagi sewenang-wenang.

"Maka, kami akan pastikan bahwa pembangunan efisien, keberlanjutan ruang hidup terjamin, dan berorientasi pada rakyat," tuturnya.

Baca juga: Pilih Dukung Anies Ketimbang Prabowo, Edy Rahmayadi: Saya Ingin Berubah

Keenam, terkait jaringan pengaman sosial.

"Kami melihat banyak kalangan masyarakat miskin semakin terbebani biaya hidup tinggi. Maka kami akan tingkatkan jumlah, ketepatan, dan jangkauan bantuan sosial sebagai jaring pengaman rakyat," ucapnya.

Ketujuh, komitmen anti korupsi. Dewan Pakar Timnas Amin ini memastikan akan memberantas korupsi hingga ke akar dan memastikan sanksi pemiskinan para koruptor.

Terakhir, terkait komitmen anti mafia. Hamdan menilai banyak pemburu rente yang menyebabkan institusi tak bisa mengelola sumber daya alam.

"Maka, kami akan tumpas mafia dalam setiap sektor, seperti energi, pangan, pupuk dan lain-lain," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com