Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Kompas.com - 29/11/2023, 17:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mempertanyakan apakah ada orang yang ditangkap ketika menghina Presiden Joko Widodo.

Kaesang menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru (Orba).

Awalnya, Kaesang sempat bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media pun lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Lalu, Kaesang menyinggung apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi, lalu ditangkap.

"Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Nah (Jokowi). Dengan? Dengan Pak Ma'ruf. Di mana...," ujar Kaesang saat menghadiri Forum Komunitas Pengemudi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Teman-teman semua saya katakan, di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap enggak?" sambungnya.

Secara tiba-tiba, seorang pengemudi truk kemudian menjawab "ada".

Kaesang lantas mengakui bahwa memang betul ada yang pernah ditangkap. Hanya saja, menurut dia, orang itu ditangkap karena sudah berlebihan dalam menghina Presiden.

"Oke ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang apa namanya sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu ada? Enggak ada toh?" tukas Kaesang.

Kaesang pun mengaku tidak tahu apa yang terjadi di era Orde Baru.

Baca juga: Megawati Sebut Sikap Penguasa seperti Orde Baru, Jokowi: Saya Tak Ingin Beri Tanggapan

Sebab, Kaesang mengatakan dirinya masih kecil pada saat itu, sehingga tidak merasakannya.

"Saya enggak tahu maksudnya definisi seperti Orde Baru seperti apa dulu? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami," katanya.

"Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang di mana definisinya sebelum tanya saya tuh seperti apa," imbuh Kaesang.

Sebelumnya, Megawati mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023).KOMPAS.com/Nissi Elizabeth Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023).

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com