Salin Artikel

Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mempertanyakan apakah ada orang yang ditangkap ketika menghina Presiden Joko Widodo.

Kaesang menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru (Orba).

Awalnya, Kaesang sempat bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media pun lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Lalu, Kaesang menyinggung apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi, lalu ditangkap.

"Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Nah (Jokowi). Dengan? Dengan Pak Ma'ruf. Di mana...," ujar Kaesang saat menghadiri Forum Komunitas Pengemudi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Teman-teman semua saya katakan, di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap enggak?" sambungnya.

Secara tiba-tiba, seorang pengemudi truk kemudian menjawab "ada".

Kaesang lantas mengakui bahwa memang betul ada yang pernah ditangkap. Hanya saja, menurut dia, orang itu ditangkap karena sudah berlebihan dalam menghina Presiden.

"Oke ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang apa namanya sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu ada? Enggak ada toh?" tukas Kaesang.

Kaesang pun mengaku tidak tahu apa yang terjadi di era Orde Baru.

Sebab, Kaesang mengatakan dirinya masih kecil pada saat itu, sehingga tidak merasakannya.

"Saya enggak tahu maksudnya definisi seperti Orde Baru seperti apa dulu? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami," katanya.

"Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang di mana definisinya sebelum tanya saya tuh seperti apa," imbuh Kaesang.

Sebelumnya, Megawati mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut.

Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" dengan berulang-ulang.

Sorak-sorai para relawan itu pun direspons Ganjar dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan dirinya dan Mahfud MD dalam satu putaran.

"Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.

Megawati pun mengatakan, ia seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati. Padahal, ia merupakan seorang mantan presiden.

"Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," ujar Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/17382031/kaesang-tanggapi-megawati-soal-penguasa-orde-baru-menghina-presiden

Terkini Lainnya

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke