Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Demokrasi Salah Arah, Muhaimin Sebut Perjuangan Bersama Anies untuk Reformasi Kedua

Kompas.com - 29/11/2023, 10:16 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan, perjuangannya dengan calon presidennya, Anies Baswedan, untuk mewujudkan reformasi kali kedua.

Sebab, keduanya sama-sama pernah berjuang sebagai aktivis mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi di awal tahun 1990.

“Alhamdulillah, era demokrasi itu menghasilkan banyak perubahan, tapi banyak akhirnya diselewengkan. Maka, ada istilah reformasi dibajak, demokrasi salah arah,” ucap Muhaimin di acara Cangkrukan Perubahan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023) malam.

Baca juga: Cerita Muhaimin Bujuk Rekannya di Singapura Kembali ke Indonesia, Mau Pulang Kalau Ia Menang

“Makanya, saya akhirnya ditakdirkan oleh Allah, reuni sama Mas Anies demi merebut reformasi yang kedua,” sambung dia.

Ia menyebutkan, para aktivis demokrasi di era Orde Baru berjuang untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satunya agar kontestasi kepemimpinan bangsa bisa dimenangi oleh figur yang memang mempunyai kualitas.

Baca juga: Serba-serbi Hari Pertama Kampanye Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

“Ini zaman Pak Harto, kita demo, kita berontak, kita turunkan era Orde Baru supaya karier orang itu diadu berdasarkan mutunya, berdasarkan jeri payah bekerjanya,” sebut dia.

Namun, ia menganggap saat ini reformasi dan demokrasi mulai disalahartikan atau tak sesuai lagi dengan perjuangan pada era Orde Baru.

Maka dari itu, Muhaimin mengeklaim bakal mengembalikan semangat demokrasi dan reformasi itu sendiri.


"Tidak boleh lagi yang namanya terjadi apa yang gede tambah gede, yang cilik tambah cilik. Kita ingin kejar yang gede harus tetap gede dan tambah gede, tapi yang cilik tidak boleh tetap cilik harus ikut gede,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com