Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Anwar Ibrahim, Ma'ruf Amin Minta Perlindungan bagi Pekerja Migran Ditingkatkan

Kompas.com - 29/11/2023, 07:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Malaysia untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara tersebut.

Isu perlindungan bagi pekerja migran ini merupakan salah satu topik yang dibahas ketika Ma'ruf mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuching, Malaysia, Selasa (28/11/2023).

"Menyangkut soal pekerja migran Indonesia, kita harapkan ada perbaikan perlindungan, dan mendapatkan respons baik,” kata Ma'ruf, Selasa, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Maruf Amin Bertemu Wakil PM Slovakia, Bahas Investasi hingga Produk Halal

Selain soal pekerja migran, kedua pimpinan negara ini turut membahas isu investasi dan internasional, yakni konflik yang terjadi Gaza.

Ma'ruf ingin kerja sama Indonesia dan Malaysia dapat terus ditingkatkan di segala bidang.

“Upaya investasi Malaysia di Indonesia supaya ada peningkatan, terutama juga yang di IKN dari Serawak ini, (seperti) energi terbarukan, transportasi, dan konstruksi. Jadi sudah (ada) partisipasi di pembangunan IKN,” kata dia.

Terkait Palestina, Ma'ruf menyebutkan bahwa kedua negara sepakat agar perang di Gaza segera diakhiri dan mendorong penyelesaian konflik secara permanen.

“Beliau sendiri mengatakan bahwa beliau dengan Indonesia dan Pak Jokowi sama-sama kencang untuk membela Palestina, untuk menghentikan perang di Gaza, dan juga mencari penyelesaian, terus dilakukan. Tidak hanya semacam jeda beberapa hari, tetapi dihentikan secara keseluruhan,” kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Bertemu PM Yunani, Ajak Investasi ke Proyek IKN

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menambahkan, Anwar berjanji akan memberikan solusi atas masalah perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Selain itu, Anwar juga menyatakan akan menyelesaikan secara cepat masalah perbatasan wilayah kedua negara.

“Mengenai perlindungan sektor rumah tangga, Pak PM berjanji akan menyelesaikan masalah ini, dan juga percepatan penyelesaian masalah perbatasan,” ujar Hermono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com