Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Jadi Capres-Cawapres Pas-pasan bersama Anies, Cak Imin: Kalau Menang, Tak Bisa Didikte Siapa Pun

Kompas.com - 28/11/2023, 12:57 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

MOJOKERTO, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengeklaim bersama calon presidennya, Anies Baswedan menjadi pasangan calon dengan logistik paling minim pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengatakan, kepemilikan hartanya dan Anies kalah dengan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain.

“Padahal, saya dan Mas Anies calon paling miskin, pasangan paling pas-pasan. Ketika ditanya wartawan, ‘Logistiknya kalah banyak'. Saya jawab, ‘Bukannya dari dulu partai NU (Nahdlatul Ulama), PKB dari dulu pas-pasan'," ujar Muhaimin saat berkampanye di GOR Wringin Rejo, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Yakin Bisa Lawan Kecurangan Pemilu, Cak Imin: Kamu Punya Rencana, Kami Juga Punya Rencana

Namun, ia menganggap situasi itu justru menguntungkan karena jika memenangi kontestasi maka bisa menjalankan pemerintahan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat, bukan pemilik modal.

“Justru karena kita pas-pasan, insya Allah kalau menang tidak bisa didikte oleh siapa pun,” kata Cak Imin.

“Tapi bergerak dan berjuang berdasarkan ajaran alsunah waljamah dan mandat sejarah perjuangan politik ahlussunnah wal jamaah,” ujarnya lagi.

Cak Imin juga mengklaim hasil survei internal telah menunjukkan peningkatan elektabilitasnya.

Baca juga: Cak Imin: Gerakan Perubahan Artinya Akhir Bulan Tidak Makan Mi Instan agar Tak Lahir Pemimpin Instan

Saat ini, menurut Muhaimin, tingkat elektoralnya seimbang dengan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baginya, hal itu merupakan hasil dukungan berbagai organisasi Islam di Indonesia.

“Alhamdulilah itu teman-teman organisasi Islam dari Aceh sampai Papua, NU, Muhammadiyah, gerakan-gerakan mahasiswa muslim semuanya kompak,” kata Muhaimin.

Diketahui, Muhaimin memulai kampanye perdananya dengan mengunjungi Jaringan Perempuan Nahdliyin di Mojokerto.

Baca juga: Rangkuman Agenda Kampanye Perdana Pilpres 2024 Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud MD

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com