Anies Singgung Netralitas Pejabat Negara, Muhaimin Sindir Pemimpin Instan

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dimulai hari ini, Selasa (28/11/2023).

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal memulai kampanye dari dua titik berbeda.

Anies di sekitar Jabodetabek, dan Muhaikin di Surabaya, Jawa Timur.

Sehari sebelumnya, keduanya mengikuti acara deklarasi pemilu dan kampanye damai yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam momen itu, Anies meminta pejabat negara tak cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia lantas menyinggung pakta integritas Pj Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Pakta integritas yang diteken pada Agustus 2023 itu juga dibubuhi tandatangan Kepala BIN Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kita kan enggak tau ada berapa banyak lagi yang seperti itu ada, (tapi) tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas sehingga tidak kemudian (menjadi) sesuatu yang dianggap boleh," ujar Anies saat ditemui di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Anies: Berapa Banyak yang Belum Muncul ke Permukaan?

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024, Anies meminta para pimpinan lembaga mengawasi gerak gerik anak buahnya.

Baginya, ada kemungkinan bawahan bergerak diluar perintah pimpinan.

“Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi ada satu anak buah, satu dua yang memilih belok, memilih belok kanan milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap boleh dikerjakan," sebut dia.

Ia pun berharap ada tindakan tegas dari pimpinan lembaga negara untuk menjaga netralitas pada kontestasi elektoral mendatang.

"Kami berharap kalau ada yang belok kanan belok kiri segera ditegur segera diluruskan segera didisplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan,” imbuh dia.

Pemimpin instan

Di sisi lain, Muhaimin menyinggung munculnya pemimpin nasional dari proses yang instan.