Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Singgung Netralitas Pejabat Negara, Muhaimin Sindir Pemimpin Instan

Kompas.com - 28/11/2023, 09:05 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dimulai hari ini, Selasa (28/11/2023).

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal memulai kampanye dari dua titik berbeda.

Anies di sekitar Jabodetabek, dan Muhaikin di Surabaya, Jawa Timur.

Sehari sebelumnya, keduanya mengikuti acara deklarasi pemilu dan kampanye damai yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam momen itu, Anies meminta pejabat negara tak cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia lantas menyinggung pakta integritas Pj Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Pakta integritas yang diteken pada Agustus 2023 itu juga dibubuhi tandatangan Kepala BIN Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kita kan enggak tau ada berapa banyak lagi yang seperti itu ada, (tapi) tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas sehingga tidak kemudian (menjadi) sesuatu yang dianggap boleh," ujar Anies saat ditemui di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Anies: Berapa Banyak yang Belum Muncul ke Permukaan?

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024, Anies meminta para pimpinan lembaga mengawasi gerak gerik anak buahnya.

Baginya, ada kemungkinan bawahan bergerak diluar perintah pimpinan.

“Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi ada satu anak buah, satu dua yang memilih belok, memilih belok kanan milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap boleh dikerjakan," sebut dia.

Ia pun berharap ada tindakan tegas dari pimpinan lembaga negara untuk menjaga netralitas pada kontestasi elektoral mendatang.

"Kami berharap kalau ada yang belok kanan belok kiri segera ditegur segera diluruskan segera didisplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan,” imbuh dia.

Pemimpin instan

Di sisi lain, Muhaimin menyinggung munculnya pemimpin nasional dari proses yang instan.

Sindiran itu diberikan saat ia menjelaskan salah satu agenda perubahan adalah memastikan harga pangan yang murah.

Pasalnya, lanjut dia, mahalnya harga pangan menyebabkan masyarakat banyak mengonsumsi mi instan.

"Kalau satu bulan gaji biasa di akhir bulan rata-rata makannya mi instan, perubahan artinya tidak lagi makan mi instan, satu bulan penuh makanan bergizi," tutur dia.

"Karena kalau semua masyarakat kita makan mi instan, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin instan," sambung Muhaimin.

Baca juga: Cak Imin: Gerakan Perubahan Artinya Akhir Bulan Tidak Makan Mi Instan agar Tak Lahir Pemimpin Instan

Ia berjanji, jika memenangkan Pilpres 2024, masyarakat akan mengalami kesejahteraan di bidang pangan.

“Perubahan, perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mi instan jadi setiap bulan penuh makan sehat," paparnya.

Lenggang dua anak Jokowi di panggung politik nasional

Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep saat ini melenggang ke panggung politik nasional.

Gibran, menjadi cawapres nomor urut 2 di usia 36 tahun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia capres-cawapres.

Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan adanya pelanggaran etik dalam putusan itu. Bahkan, paman Gibran, Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK karena dinyatakan melanggar etik berat.

Meski telah memberikan restu pada Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, namun pada 4 Mei 2023 lalu, Jokowi sempat mengatakan anak sulungnya masih terlalu dini untuk maju sebagai cawapres.

"Yang pertama umur (usia Gibran yang masih muda), yang kedua, (Gibran) baru dua tahun jadi wali kota. Yang logis ajalah," tegas Jokowi.

Baca juga: Ibu Negara Kembali Acungkan Jempol Saat Ditanya soal Gibran Jadi Cawapres

Di sisi lain, proses politik yang cepat juga terjadi pada Kaesang saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Betapa tidak, ia didapuk menjadi pucuk pimpinan, dua hari setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI.

Kaesang sendiri mengakui bahwa dirinya adalah produk instan politik. Namun, ia mengklaim telah terpapar politik sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Di satu sisi saya sudah terpapar dengan dunia politik sejak tahun 2005, sejak ayah saya menjadi wali kota,” kata Kaesang di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com