PDI-P Mengaku Dapat Tekanan, Golkar Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta semua pihak tak menyebarkan narasi negatif satu sama lain menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebutkan mendapatkan tekanan dari instrumen hukum dan kekuasaan.

Doli menegaskan, instrumen kekuasaan saat ini tak hanya ada pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang didukung Golkar, tetapi juga ada pada kedua paslon lain.

“Di mana ada tiga pasangan calon capres-cawapres tidak ada unsur pemerintahannya di dalam? Apa memang di pasangan nomor 3 dan 1 enggak ada menteri-menterinya di situ? Iya, kan, kemudian kedua, memang enggak punya kepala daerah mereka itu?” ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

“Jadi, sudahlah, maksud saya kita saling menjaga, enggak usah juga saling tuding-tudingan,” kata dia lagi.

Baca juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Sekjen PDI-P: Diusut Saja

Ia menyatakan juga mempunyai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Doli lantas menyinggung kasus yang terjadi pada Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Usai Yan Piet ditangkap tangan KPK, tersebar di sejumlah grup wartawan pakta integritas yang ditandatangani Yan dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban, pada Agustus 2023.

Salah satu poinnya adalah siap mencarikan dukungan untuk Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Itu (persoalan di Sorong terkait) pasangan siapa? Memang pasangan kita? Kan enggak. Jadi maksudnya kita semua harus berkomitmen untuk menjaga, udah jaga aja kita masing-masing,” tutur dia.

Baca juga: Soal Tekanan yang Diungkapkan Hasto PDI-P, Anies-Muhaimin Bantah Komunikasi, Ganjar-Mahfud Mengaku Tak Tahu

Sebelumnya, Hasto menyatakan, pihaknya mulai merasa mendapatkan tekanan dari instrumen hukum dan kekuasaan.

Maka, ia mengaku telah membangun komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Meski begitu, pernyataan Hasto itu dibantah oleh Anies, Muhaimin, dan Partai Nasdem yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan.