Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Yakin Panglima TNI Agus Subiyanto Netral pada Pemilu 2024

Kompas.com - 22/11/2023, 11:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD percaya bahwa Panglima TNI yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jenderal Agus Subiyanto, akan netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai menghadiri acara pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

"Ya, ya (netral). Saya sudah kenal semuanya," kata calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 ini singkat sebelum memasuki mobilnya.

Adapun isu netralitas aparat menjadi salah satu fokus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Tim ini hingga membentuk posko untuk membuka ruang bagi masyarakat mengadukan kecurangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya terkait Pemilu 2024.

Baca juga: 10 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima Agus: Kita Kedepankan Operasi Teritorial

Selain itu, TNI telah membentuk posko pengaduan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Mahfud meyakini bahwa posko tersebut akan berjalan baik.

"Kan sudah dibentuk poskonya ya. Posko netralitas TNI. Saya kira percaya itu berjalan," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan sosok yang bagus.

"Bagus, bagus, bagus. Ya mudah-mudahan (ke depan) tambah bagus," kata Mahfud.

Baca juga: Kekayaan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Rp 19,3 Miliar

Sebagai informasi, Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102 TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Sebelum menjadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto sebenarnya belum lama dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com