KPK Akui Hati-hati Usut Perkara Wamenkumham Eddy Hiariej

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berhati-hati dalam mengusut dugaan suap dan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan kepada koleganya di lembaga antirasuah agar teliti dan cermat dalam mengusut perkara tersebut.

“Lihat undang-undang, lihat fakta hukum yang terjadi, jadi kita tidak gegabah,” ujar Tanak saat dihubungi Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Berkantor Seperti Biasa Usai Jadi Tersangka Korupsi

Meski demikian, Tanak menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebagai tersangka.

Hanya saja, kata Tanak, penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan perkara korupsi.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Tanak.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) perkara Eddy Hiariej.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Usai Jadi Tersangka Korupsi, Wamenkumham Eddy Hiariej Hadiri Pengukuhan Guru Besar di UGM

Menurut Alex, Sprindik itu diterbitkan dengan penetapan empat orang sebagai tersangka.

“Dari pihak penerima tiga pemberi satu,” ujar Alex.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha berinisial HH yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy Hiariej.